“Kami menyarankan, dugaan atau pun pendapat dari teman-teman security, agar disampaikan saja secara resmi ke dewan, sebagaimana keluhan dan tuntutan tertulis yang disampaikan saat RDP kemarin,”
Ahsani Fauzan, SE – Ketua DPRD Balangan.
ZAKI MUBARAK
Senin, 30 Juli 2021
REDAKSI8.COM, PARINGIN – Beredarnya rumor terkait adanya dugaan unsur politik dalam kebijakan dirumahkannya 56 karyawan kontrak, yang sebelumnya bertugas sebagai tenaga keamanan, satpam atau security, terus berkembang.
Sejumlah tenaga security, bertugas dibeberapa instansi dan dibawah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan. Opini itu pun ditanggapi serius oleh Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan SE.
Dihubungi terpisah, kepasa redaksi8.com, Fauzan memberikan komentarnya (30/7). Dirinya berharap, pendapat yang dimunculkan tenaga kontrak keamanan itu tidak menjadi pembicaraan liar di masyarakat.
“Kami menyarankan, dugaan atau pun pendapat dari teman-teman security, agar disampaikan saja secara resmi ke dewan, sebagaimana keluhan dan tuntutan tertulis yang disampaikan saat RDP kemarin,” imbuhnya.
Fauzan mengaku secara langsung memimpin dengar pendapat hari itu, adanya dugaan unsur politik, menurutnya merupakan tuduhan serius.
Ia mengatakan segala urusan politik sudah lama berlalu. Sekarang saatnya untuk saling rangkul, tidak ada lagi istilah pendukung yang satu dan pendukung yang lain.
“Saya juga berharap jangan dulu terburu-buru menyimpulkan, atau mengeluarkan pendapat, apa lagi mengaitkannya dengan urusan politik,” katanya.
Sekadar diketahui, Ahsani Fauzan merupakan kader Partai Golongan Karya (Golkar). Ia juga merupakan putra Drs. H. Ansharuddin M.Si, Bupati Balangan periode 2015 – 2019.
Diketahui, Ansharuddin berpasangan dengan Muhammad Noor Iswan, menjadi rival Abdul Hadi – Supiani, pada kontestasi demokrasi Pilkada Balangan 2020 lalu.
Senada dengan Fauzan, Eddy Yulianto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan juga mengharapkan, tidak tergesa-gesa mengaitkan dengan politik.
Menurutnya, sementara ini pegang saja dulu apa yang jadi alasan pihak sekretariat daerah, seperti yang disampaikan dalam RDPU lalu.
Seperti, kondisi kemampuan anggaran daerah sekarang dan adanya evaluasi terhadap surat kontrak kerjasama itu. Ia tetap yakin, tidak akan ada pihak yang dirugikan.
“Saya sangat berharap sekarang ini, kita sama-sama saling mendukung kepala daerah yang terpilih dan sah. Jika, masih saja ada yang merasa pendukung A, dan merasa sebagai pendukung B, maka ini akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan ke depan,”
” ucapnya.
Hadri : Ada Unsur Politis, Karena Bukan Pendukung Bupati Baru
Sebelumnya, dugaan adanya unsur politik dalam proses dirumahkannya tenaga kontrak keamanan itu di diungkapkan oleh perwakilan security, Hadri.
Kepada redaksi8.com, Ia menyatakan bahwa adanya rencana evaluasi dan defisit kondisi anggaran adalah alasan saja.
“Ada unsur politik. Karena bukan bagian tim dan bukan pendukung bupati yang baru, pada Pilkada kemarin,” ujarnya, Selasa (13/7/2021) lalu.
Hadri juga mempersoalkan, jika bukan karena politik, lalu kenapa disaat mereka dirumahkan, ada sekitar lima tenaga security yang baru, ditugaskan di Komplek Perumahan Pejabat Pemkab Balangan, Garuda Maharam.
“Sekarang ada lima orang security baru masuk, diantaranya bertugas di rumah Wakil Bupati,” ungkapnya.
Sebagian pernyataan Hadri itu, juga sempat ia lontarkan dalam forum rapat dengar pendapat dua pekan lalu, antara perwakilan security dengan Pemkab Balangan yang difasilitasi DPRD setempat.
Namun, sontak tudingan itu dibantah oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan, Yuliansyah Rakhman.
Ditegaskannya, tidak ada kaitannya dengan politik. Kebijakan dirumahkannya seluruh tenaga kontrak termasuk tenaga keamanan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, murni karena kondisi kemampuan anggaran daerah yang defisit.
“Sementara, proses evaluasi masih berlangsung. Hingga, nanti bisa saja teman-teman security nanti dipanggil untuk bertugas kembali,” tandasnya.
