REDAKSI8.COM – Pimpinan DPRD Banjar kritik dan Permasalahkan PDAM Intan Banjar, karena batal rencana menyetor pendapatan asli daerah (PAD) ke Pemkab Banjar dan Menyoal Deposito BUMD ini, Senin (26/10/2020).
Muhammad Rofiqi menyatakan, belum lama ini DPRD Banjar menggelar rapat dengan Perusahan Daerah dan salahsatunya dengan Direktur PDAM Intan Banjar, Syaiful Anwar yang menyampaikan kesiapan memberikan kontribusi bagi daerah berupa PAD sebesar Rp 3 Miliar. Tetapi, tegas Rofiqi pihaknya mendapat kabar, bahwa sumbangan PAD untuk Tahun 2021 yang dijanjikan PDAM Intan Banjar tidak bisa ditepati.
“Malam itu ketika rapat digelar kita sepakati kontribusi PAD PDAM Intan Banjar sebesar Rp 3 Miliar. Ternyata kita mendapat surat yang beredar, bahwa PDAM tidak bisa memberikan apa yang dijanjikannya,” tegas Politisi Partai Gerindra ini, Senin (26/10/2020).
Menurut Ketua DPRD Banjar ini, pihaknya seperti bola ping pong, hari ini bicara A besok B. Hal seperti ini ungkap Rofiqi seperti tidak ada kepastian alias ngawur.
“Uang Rp 3 Miliar tersebut untuk rakyat, bukan untuk anggota DPRD,” tandas Muhammad Rofiqi.
Kemudian Wakil Ketua DPRD Banjar, Zacky Hafizie mempertanyakan legalitas deposito PDAM Intan Banjar di bank. Menurutnya, untuk deposito uang dari BUMD tersebut PDAM harus mendapat persetujuan Bupati Banjar secara tertulis, kalau tidak ada, maka bisa diduga penyalahgunaan jabatan.
“Deposito itu harus mendapat izin dari bupati secara tertulis, kalau tidak itu patut diduga penyalahgunaan wewenang,” ucap politisi PPP Kabupaten Banjar, Zacky Hafizie.
Terpisah, Dirut PDAM Intan Banjar, Syaiful Anwar menyangkal yang disampaikan para wakil rakyat di DPRD Banjar tersebut. Menurutnya, PDAM Intan Banjar bersedia pada rapat dengan Banggar DPRD Banjar menyampaikan siap memberikan PAD ke Pemkab Banjar, tetapi harus ada payung hukumnya terlebih dulu, yakni berupa Perda.
“Kami siap saja memberikan PAD, tetapi harus ada Perda-nya,” ujarnya.
Sedangkan terkait deposito PDAM Intan Banjar sebesar Rp 68 Miliar, Syaiful Anwar mengungkapkan, bahwa uang tersebut merupakan bagian dari dana operasional.
“Tahun ini dana Rp 35 Miliar dari deposito tersebut akan digunakan untuk peningkatan pelayanan dari Km 17 sampai ke jembatan Gambut,” ucapnya.
