REDAKSI8.COM – Dalam tayangan chenel youtube akun Sekretariat Presiden Republik Indonesia (RI) hari ini, Rabu (5/8), Presiden RI, Joko Widodo menginginkan tidak terjadi penambahan klaster baru covid-19 pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 nanti.
Harapannya itu terungkap dalam rapat terbatas terkait persiapan pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 9 Desember mendatang.
“Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan pilkada, sehingga nantinya tidak menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari Covid yang kontraproduktif,” ujarnya saat membuka rapat tersebut.
Ia menerangkan, pelaksanan pilkada nanti harus mengutamakan aspek kesehatan maupun keselamatan petugas, peserta pilkada, dan para pemilih. Disamping tetap tidak mengenyampingkan proses pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
“Dua hal yang menjadi tekanan utama bahwa Pilkada 2020 ini harus semakin berkualitas dan aman Covid sehingga aspek kesehatan, keselamatan petugas, peserta, dan tentu pemilih harus menjadi prioritas,” tutur Joko Widodo.
Melihat dari prespektif pelaksanaan pemilihan umum di negara seperti Jerman, Korea Selatan, Singapura dan Prancis, Jokowi berharap agar pelaksanaan Pilkada 2020 tetap memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ditempatnya dilaksanakn pilkada.
“Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberi rasa aman dan kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik,” terangnya.
pun Ia menilai, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi juga bisa menjadi momentum untuk menampilkan cara baru. Pihak yang bersangkutan dituntut untuk mengambil langkah baru berkenaan dengan pelaksanaan pemilu di tengah wabah.
“Ini jadi momentum baru untuk menampilkan cara-cara berpilkada dengan cara baru, inovasi, baik dalam berdemokrasi di masa pandemi, dari sisi penyelenggara, dari sisi peserta,” cetus Jokowi.
Orang nomor satu di negara ibu pertiwi yang baru saja memiliki cucu ke 4 itu juga mengaku telah mendapatkan laporan soal kesiapan anggaran untuk antisipasi keamanan dan kerawanan dalam pelaksanaan pilkada nanti dari menteri dalam negeri Tito Karnavian.
“Nanti saya meminta laporan antisipasi keamanan dan kerawanan dalam pilkada ini yang menyangkut kurang lebih 270 pilkada, baik pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota,” tandasnya.
