REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Selatan hingga kini masih berjuang melepaskan diri dari bayang-bayang tantangan klasik yang membelenggu potensinya.
Dominasi armada nelayan berskala kecil, jaringan logistik ekspor yang belum mandiri, serta pengelolaan pelabuhan menjadi kerikil tajam dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah.
Menghadapi situasi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan memilih bersikap realistis sembari meramu strategi penyeimbang antara penguatan ekonomi warga dan kelestarian ekosistem.
Pemerintah daerah menyadari betul keterbatasan yang ada di lapangan, sehingga penetrating target keuangan dilakukan secara terukur.
Untuk tahun 2026, Dislautkan Kalsel mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelabuhan perikanan sebesar Rp 1,1 miliar.
Kepala Dislautkan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono menegaskan, angka tersebut disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, dimana penerimaan pelabuhan sebagian besar bergantung pada retribusi berskala kecil.
“Tantangannya mulai dari armada, akses pasar, hingga infrastruktur ekspor,” ujar Rusdi saat ditemui di Kantor Dislautkan Prov. Kalsel, Selasa (11/8/2026).
“Tidak ada yang muluk-muluk, yang penting realistis. Memang berat menaikkan PAD di pelabuhan ini karena kita mengambilnya dari recehan, ribuan-ribuan,” jelasnya.
Meski bertumpu pada Pungutan berskala kecil, optimisme tetap terjaga mengingat realisasi PAD hingga pertengahan tahun 2026 telah menembus angka 50 persen.
Di balik capaian tersebut, daya saing nelayan lokal masih terganjal oleh terbatasnya kapasitas armada tangkap.
Mayoritas nelayan Kalimantan Selatan masih mengandalkan kapal berukuran kecil dengan pola one day fishing atau melaut pergi pagi dan pulang sore.
Kondisi itu berbanding terbalik dengan armada nelayan dari Pulau Jawa yang rata-rata sudah berukuran di atas 30 gross tonnage (GT) serta dilengkapi teknologi pembekuan di atas kapal guna menjaga kesegaran hasil tangkapan.
“Kalau dibandingkan Jawa memang kita ada kurang. Kapal kita masih banyak yang kecil. Kapal dengan teknologi maju mampu menjaga kualitas ikan sejak di laut, itu memberikan nilai tambah,” ungkap Rusdi.
Keterbatasan daya saing di laut sejajar dengan hambatan di jalur darat dan udara.
Potensi komoditas unggulan seperti belut dan produk perikanan lainnya yang sejatinya memiliki permintaan tinggi di pasar global belum bisa dinikmati secara maksimal oleh pelaku usaha lokal.
Belum optimalnya fasilitas penerbangan dan jalur logistik langsung dari Kalsel memaksa para eksportir mengirimkan komoditas mereka melalui pelabuhan atau bandara transit di Pulau Jawa.
“Produk kita kadang-kadang ke Surabaya dulu, Surabaya yang ekspor. Jakarta yang ekspor. Jadi ada sasaran antara, bukan langsung,” katanya.
Alur rantai pasok yang panjang ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah untuk memotong jalur distribusi supaya komoditas lokal dapat terkoneksi secara langsung dengan pasar internasional.
Guna mengatasi rintangan di sektor perikanan tangkap dan ekspor, Dislautkan Kalsel mulai mengalihkan fokus pada penguatan sektor budidaya perikanan darat dan pelestarian lingkungan.
Komoditas lokal bernilai jual tinggi seperti ikan pepuyu (betok) kini menjadi senjata andalan baru.
Bantuan sarana dan prasarana budidaya gencar disalurkan ke berbagai kelompok masyarakat, salah satunya di Desa Karang Intan yang sukses membukukan panen hingga 1,5 ton ikan pepuyu.
Langkah penguatan ekonomi masyarakat ini berjalan seiring dengan program perlindungan ekosistem melalui restocking atau pelepasliaran benih ikan ke perairan umum.
Untuk meminimalisasi praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak lingkungan, pengawasan ketat dilakukan dengan melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
Namun, Rusdi mengingatkan agar masyarakat tidak mengambil tindakan di luar kewenangan hukum.
“Mereka (Pokmaswas) melaporkan saja, jangan main hakim sendiri, untuk penindakan ada di APH,” tegas Rusdi.
Pada akhirnya, arah kebijakan sektor perikanan di Kalimantan Selatan diarahkan pada keberlanjutan jangka panjang yang menyatukan perlindungan alam dengan kesejahteraan nelayan.
“Saya simpel aja, contohnya dengan menanam dan melestarikan hutan mangrove, maka selain mencegah abrasi dengan sendirinya akan menjadi ekosistem bagi kepiting, kerang, dan ikan laut lainnya,” pungkas Rusdi.
