REDAKSI8.COM, KALSEL – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Dinkes Kalsel) memperkuat pelayanan kesehatan keluarga melalui Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Kota dalam Pelayanan Kesehatan Keluarga Tahun 2026.
Forum tersebut menjadi momentum mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan keluarga di seluruh Kabupaten Kota di Kalsel.


Kepala Dinkes Kalsel, Diauddin mengatakan, penguatan layanan keluarga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Menurutnya, Pemerintah terus mendorong penurunan angka stunting dan kematian ibu serta bayi, sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi dan hak kesehatan anak terpenuhi sejak masa awal kehidupan.
Hal itu juga diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ibu dan Anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
“Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya peran aktif suami dalam pendampingan istri serta penguatan peran keluarga sebagai pondasi utama tumbuh kembang anak,” ujarnya, Selasa (11/8/26).
Diauddin menyebut keluarga, terutama ibu, memiliki posisi penting dalam proses pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Namun, pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan.
Mulai dari keterbatasan akses layanan berkualitas, kasus kekurangan gizi, jarak kehamilan yang terlalu dekat hingga kelelahan ibu yang berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan keluarga.
Karena itu, layanan kesehatan keluarga dinilai harus diberikan secara menyeluruh dan tidak berhenti setelah proses kehamilan maupun persalinan.
“Pelayanan kesehatan keluarga tidak boleh berhenti pada layanan kehamilan dan persalinan saja, tetapi harus menjangkau seluruh siklus kehidupan: ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, hingga pelayanan keluarga berencana,” jelasnya.
Ia menilai monitoring dan evaluasi secara rutin diperlukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.
Melalui forum itulah, seluruh Kabupaten Kota didorong mencermati kembali data pencatatan dan pelaporan kesehatan keluarga.
Evaluasi juga diarahkan untuk menemukan kendala serta mengidentifikasi praktik baik yang dapat diterapkan di daerah lain.
“Yang tidak kalah penting adalah menyusun rekomendasi yang operasional dan aplikatif, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan anak serta perbaikan status gizi masyarakat,” katanya.
Selain evaluasi program, Diauddin menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, puskesmas dan sektor terkait.
Sebab, sinergi dinilai menjadi kunci agar persoalan kesehatan keluarga dapat ditangani secara terpadu hingga tingkat pelayanan dasar.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan dan kecepatan dalam pencatatan serta pelaporan data kesehatan, karena data yang akurat dan terkini menjadi dasar Pemerintah dalam menentukan kebijakan maupun intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Data yang valid dan up to date adalah fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat dan pemberian layanan kesehatan yang optimal,” tegasnya.
Dinkes Kalsel berharap hasil monitoring dan evaluasi pada forum tersebut dapat memperkuat pelayanan kesehatan keluarga di seluruh Kabupaten Kota.
“Langkah ini diarahkan untuk mendukung percepatan target pembangunan kesehatan, terutama dalam menekan kematian ibu dan bayi, mencegah stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kalimantan Selatan,” tuntasnya.



