REDAKSI8.COM, BANJAR, Depth News – Upaya mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan. Di balik setiap kebijakan pemerintah, terdapat satu elemen penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan, yakni data yang akurat, valid, dan berkualitas. Berangkat dari pemahaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) kembali memperkuat kapasitas perangkat daerah melalui Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026 ke-2 yang difasilitasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Baiman Kantor Bapperida Kabupaten Banjar, Senin (3/8/2026) pagi itu diikuti para pengelola data statistik sektoral dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Pembinaan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem statistik sektoral yang terintegrasi sehingga setiap data yang dihasilkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Banjar, Firman Jati Putera, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa statistik memiliki peran yang sangat penting dalam seluruh siklus pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan.
Menurutnya, kualitas sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman mengenai konsep statistik di seluruh perangkat daerah agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam penyusunan maupun pengolahan data.
Ia juga mendorong seluruh peserta memanfaatkan forum pembinaan sebagai ruang diskusi terbuka. Berbagai kendala yang dihadapi di lapangan diharapkan dapat dibahas bersama sehingga ditemukan solusi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Pada sesi materi, Ahmad Fajar Novianto memaparkan proses bisnis statistik serta strategi peningkatan kualitas data. Ia menjelaskan bahwa statistik sektoral merupakan bagian dari Sistem Statistik Nasional yang diselenggarakan oleh setiap instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsinya.
Menurut Ahmad Fajar, statistik sektoral harus disusun berdasarkan standar statistik nasional sehingga menghasilkan data yang akurat, konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Ia kemudian menjelaskan tahapan penyelenggaraan statistik menggunakan Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan data, perencanaan kegiatan statistik, penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga penyebarluasan hasil statistik kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penerapan standar statistik, penyusunan metadata, dokumentasi yang baik, serta pengendalian kualitas data pada setiap tahapan. Langkah tersebut dinilai penting agar informasi yang dihasilkan mudah dipahami, dapat dibandingkan antarperiode maupun antarwilayah, serta memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.
“Koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam membangun statistik sektoral yang terintegrasi. Ketika setiap perangkat daerah memiliki standar yang sama, maka kualitas data daerah akan semakin meningkat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan Statistik BPS Kabupaten Banjar, Noor Ellyza Rakhmawati, mengulas berbagai pengalaman dan tantangan yang ditemui dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) pada tahun-tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa persiapan menuju target EPSS Tahun 2028 memerlukan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah, terutama dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan analisis data, publikasi statistik, hingga kelengkapan dokumen pendukung yang menjadi bagian dari proses penilaian.
Melalui forum tersebut, BPS bersama perangkat daerah juga melakukan identifikasi berbagai data strategis yang perlu diperkuat agar kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Banjar terus meningkat dari tahun ke tahun.
Suasana pembinaan berlangsung dinamis dan interaktif. Berbagai perangkat daerah menyampaikan tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan data.
Dinas Pertanian, misalnya, mengangkat persoalan perbedaan konsep penghitungan data antara instansi teknis dengan BPS. Sementara itu, Dinas Sosial, DPMPTSP, Disnakertrans, hingga Dinas Kesehatan membahas berbagai persoalan terkait pengelolaan data administrasi, penyusunan metadata, analisis data, publikasi statistik, hingga penerapan metode Kompilasi Produk Administrasi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, BPS memberikan pendampingan teknis agar setiap perangkat daerah mampu menyusun metadata secara benar, memperkuat dokumentasi, serta menghasilkan statistik sektoral yang memenuhi standar nasional.
Fungsional Perencana Muda Bapperida Kabupaten Banjar, Diah Ayu Yulianawati, menilai pembinaan statistik sektoral menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara BPS dan seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan data.
Menurutnya, forum ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis aparatur dalam menyusun statistik sektoral, tetapi juga memperkuat koordinasi lintas OPD sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat, sinkron, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar.
Melalui pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap kapasitas penyelenggara statistik sektoral semakin meningkat. Sinergi antara Bapperida, BPS Kabupaten Banjar, dan seluruh perangkat daerah diyakini akan memperkuat tata kelola data daerah sehingga mampu menghadirkan informasi yang akurat, berkualitas, terintegrasi, dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Banjar yang lebih efektif, transparan, serta berbasis data.
