REDAKSI8.COM, KUALA KAPUAS – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kapuas menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, H. Saferaniansyah, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (6/7/2026), yang membahas pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN menyebut keputusan tersebut diambil setelah mencermati penjelasan pemerintah daerah, hasil pembahasan bersama, serta analisis terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Dengan ini Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Kapuas menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Saferaniansyah.
Selain menyatakan persetujuan terhadap raperda, Fraksi PAN juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas atas berbagai pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di sejumlah wilayah. Menurut fraksi tersebut, pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap penyelesaian pembangunan rumah ibadah yang hingga kini belum rampung. Mereka menyebut masih terdapat dua titik pembangunan rumah ibadah yang perlu segera dituntaskan karena sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kami mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan pembangunan. Namun kami juga berharap pembangunan dua rumah ibadah yang belum selesai dapat menjadi perhatian dan segera diselesaikan karena sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Saferaniansyah.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PAN menegaskan dukungannya terhadap program-program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kapuas dan berharap seluruh agenda pembangunan dapat terus berjalan secara optimal demi meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
