REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menjadikan pertengahan tahun 2026 sebagai momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Apel Hari Kesadaran Nasional yang digelar di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Rabu (17/6/2026) pagi.
Apel dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, yang bertindak sebagai pembina apel dan membacakan amanat Bupati Banjar H Saidi Mansyur.
¹Dalam sambutannya, Yudi menegaskan bahwa bulan Juni menandai berakhirnya semester pertama tahun anggaran 2026. Kondisi ini menjadi waktu yang tepat bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan refleksi, evaluasi, sekaligus menyusun langkah percepatan agar target pembangunan dapat tercapai hingga akhir tahun.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar, realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan tahun telah mencapai Rp1,014 triliun atau sekitar 44,33 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp947,89 miliar atau 34,06 persen.
“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kita masih memiliki pekerjaan rumah yang besar di sisa tahun ini,” ujar Yudi.
Ia memberikan perhatian khusus terhadap realisasi belanja modal yang baru mencapai Rp65,47 miliar atau 13,95 persen dari target. Menurutnya, capaian tersebut masih jauh dari harapan dan memerlukan langkah percepatan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Yudi menjelaskan, belanja modal merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah karena hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan dan peningkatan berbagai fasilitas publik, mulai dari infrastruktur jalan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga jaringan irigasi.
“Belanja modal digunakan untuk pembangunan agar fasilitas publik lebih baik. Bagi masyarakat, belanja modal adalah jalan yang mulus, gedung sekolah yang nyaman, puskesmas yang layak, dan infrastruktur irigasi yang menjamin ketahanan pangan kita,” katanya.
Untuk menggenjot realisasi anggaran, Sekda meminta seluruh SKPD mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak dini. Selain itu, penggunaan E-Katalog Lokal juga harus dioptimalkan sebagai upaya memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjar.
Tidak hanya itu, setiap perangkat daerah juga diminta memperkuat manajemen risiko, meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan, serta menjaga tertib administrasi. Kepala SKPD diinstruksikan untuk secara aktif memantau perkembangan fisik proyek dan tidak menunggu hingga penghujung tahun untuk mengambil tindakan apabila ditemukan keterlambatan pekerjaan oleh kontraktor.
Di tengah tantangan percepatan pembangunan, Pemkab Banjar juga mencatat capaian positif di bidang ketenagakerjaan. Yudi memberikan apresiasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banjar yang dinilai berhasil menjalankan program pelatihan kerja secara efektif.
Hingga Juni 2026, Disnakertrans telah menyelenggarakan 10 jenis pelatihan kerja, di antaranya pelatihan satuan pengamanan (satpam), operator alat berat, dan tata boga. Program tersebut terbukti memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.
“Hasil monitoring menunjukkan hampir 90 persen alumni pelatihan satpam telah diterima bekerja di berbagai perusahaan di wilayah Kalsel dan Kalteng. Ini adalah bukti nyata bahwa program kita tepat sasaran dan memberikan solusi konkret bagi pengangguran,” ungkapnya.
Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Pemkab Banjar juga terus memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja. Bahkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing telah mencapai Rp1,88 miliar atau 212,61 persen dari target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja penerimaan daerah yang melampaui ekspektasi.
Menutup amanatnya, Yudi mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banjar untuk terus meningkatkan etos kerja, mempercepat pelaksanaan program, dan mengedepankan budaya kerja yang efektif serta berorientasi pada hasil.
Menurutnya, tantangan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan aparatur yang adaptif, responsif, dan mampu bekerja lebih cepat demi memastikan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjar.
