REDAKSI8.COM, BANJARMASIN – Komitmen memperkuat komunikasi publik yang cepat, akurat, dan terpercaya di era digital ditegaskan dalam gelaran Public Communication Summit Kalimantan Selatan 2026 yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026) pagi.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” tersebut dibuka oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, yang sekaligus memimpin pembacaan Deklarasi Komitmen Bersama Public Communication Summit sebagai simbol kesepakatan seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan untuk memperkuat pengelolaan komunikasi publik.
Acara ini dihadiri para kepala daerah atau perwakilannya, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, akademisi, insan pers, praktisi komunikasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dari Kabupaten Banjar, hadir Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar, Faisal.
Dalam deklarasi yang dibacakan bersama seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/kota, ditegaskan pentingnya membangun sistem pemantauan isu publik yang aktif dan berkelanjutan. Seluruh daerah berkomitmen melakukan identifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, menganalisis dampaknya, serta mengambil langkah tindak lanjut secara cepat dan terukur.
Komitmen tersebut lahir dari kesadaran bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola penyebaran informasi secara drastis. Sebuah informasi dapat menyebar luas hanya dalam hitungan menit dan berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan maupun program pemerintah.
Menurut Subhan Nor Yaumil, pemerintah daerah tidak lagi bisa bersikap reaktif terhadap isu yang muncul. Sebaliknya, diperlukan kemampuan memetakan potensi persoalan sejak dini agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
“Pemetaan isu menjadi sangat penting. Dengan mengetahui potensi masalah sejak awal, pemerintah dapat menyiapkan langkah komunikasi yang tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” ujarnya.
Subhan juga mengungkapkan bahwa seluruh Dinas Kominfo kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah menyepakati pentingnya membangun koordinasi yang lebih kuat dalam melakukan monitoring isu, terutama yang berkembang di ruang digital.
Kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat banyak isu yang muncul saat ini tidak lagi terbatas pada satu wilayah tertentu. Informasi yang berkembang di satu daerah dapat dengan cepat menyebar ke daerah lain dan memengaruhi opini publik secara luas.
Karena itu, sinergi antar pemerintah daerah menjadi salah satu strategi utama untuk memastikan setiap informasi yang beredar dapat ditangani secara tepat, cepat, dan berdasarkan data yang valid.
Melalui koordinasi yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun narasi komunikasi yang selaras sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas, berimbang, dan tidak menimbulkan kebingungan.
Dalam kesempatan tersebut, Subhan menekankan bahwa kecepatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari di era digital. Namun demikian, kecepatan harus tetap diimbangi dengan akurasi dan kredibilitas informasi.
Menurutnya, komunikasi publik yang efektif bukan hanya soal siapa yang paling cepat menyampaikan informasi, tetapi juga siapa yang mampu menghadirkan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah, kata dia, harus mampu menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hadir secara empatik ketika masyarakat membutuhkan penjelasan atas berbagai isu yang berkembang.
“Di era digital saat ini, responsivitas dan pengelolaan isu sejak dini menjadi kunci. Komunikator publik harus hadir cepat, akurat dan empatik,” tegas Subhan.
Ia berharap melalui kesamaan persepsi dan penguatan sinergi antarwilayah, strategi komunikasi publik di Kalimantan Selatan semakin kokoh sehingga berbagai program pembangunan dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat tanpa mengalami distorsi informasi.
Tidak hanya menjadi forum deklarasi komitmen bersama, Public Communication Summit Kalimantan Selatan 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang memiliki pengalaman luas dalam bidang komunikasi publik, media digital, reputasi, dan manajemen krisis.
Mereka adalah Dahlan Dahi, CEO Tribunnews sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, yang membahas tantangan media dan komunikasi di era transformasi digital.
Kemudian Ani Natalia Pinem, Kepala Subdirektorat Humas Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak, yang berbagi pengalaman mengenai strategi komunikasi pemerintah dalam membangun kepercayaan publik.
Selanjutnya Dudy Rudianto, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, yang mengupas pentingnya pengelolaan isu strategis di tengah derasnya arus informasi.
Sementara itu, Jojo S. Nugroho memberikan pemaparan mengenai komunikasi krisis dan strategi menjaga reputasi lembaga di tengah berbagai tantangan yang muncul di ruang publik.
Kehadiran para pakar tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas para pengelola komunikasi publik di Kalimantan Selatan dalam menghadapi berbagai dinamika informasi yang semakin kompleks.
Public Communication Summit Kalimantan Selatan 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan mengelola isu secara cepat, tepat, dan transparan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Melalui deklarasi bersama yang telah disepakati, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan bertekad membangun sistem komunikasi publik yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dijalankan dapat dipahami masyarakat secara utuh, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan publik yang dilandasi kepercayaan serta keterbukaan informasi.
