REDAKSI8.COM, PELAIHARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan mahasiswa dan nelayan di Gedung Paripurna, Kamis (21/5/2026).
Rapat itu dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang terkait persoalan distribusi solar bagi nelayan.
Dalam forum tersebut, mahasiswa dan nelayan menyampaikan sejumlah dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi yang disebut telah berlangsung cukup lama.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tala, Zulkifli mengungkapkan, dianulir telah terjadi adanya ketidaksesuaian antara rekomendasi distribusi BBM dengan realisasi di lapangan.
“Nelayan menerima jauh di bawah rekomendasi. Bahkan distribusi yang seharusnya empat kali dalam sebulan, hanya diterima dua kali,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa menyoroti dugaan praktik penjualan solar subsidi di atas harga yang ditetapkan.
Nelayan disebut harus membeli BBM dengan harga mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter, jauh di atas harga subsidi.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang, Rizki menambahkan, dugaan penyelewengan tersebut berdampak langsung terhadap ekonomi nelayan kecil.
“Ketika BBM subsidi tidak sampai, nelayan terpaksa membeli dari pengecer dengan harga tinggi, sementara penghasilan mereka terbatas,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar menjawab, pihaknya akan segera melakukan verifikasi lapangan bersama instansi terkait, mahasiswa dan nelayan.
“Kami akan turun langsung untuk memastikan kebenaran data dan kondisi di lapangan. Hasil pertemuan ini akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Ia menyebut, DPRD berencana menggelar rapat lanjutan dengan pihak Pertamina guna mencari solusi komprehensif terkait distribusi BBM nelayan.
Sementara itu, Kapolres Tala AKBP Ricky Boy Siallagan menegaskan siap menindaklanjuti jika ditemukan unsur pelanggaran hukum.
“Apabila terbukti ada pelanggaran, kami akan proses sesuai aturan yang berlaku. Kami akan mengumpulkan bukti dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” ungkapnya.
Ditempat terpisah Kapolres mengatakan kepada awak media, Polres Tanah Laut terbuka untuk masyarakat melakukan laporan dan pengaduan terkait permasalahan tersebut, baik datang secara langsung ataupun via line call 110.
Diketahui, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah laut H Khairil Anwar didampingi Wakil Ketua Muslimin, serta Ketua Komisi II H Agus Prasetya dan jajaran anggota dewan lainnya.
Dari pihak Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Masturi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP)M.Kusri, Kepala Bagian Ekonomi Rozani Fitri, perwakilan Bagian Hukum, serta Kapolres Tala AKBP Ricky Boy Siallagan.
Pun, turut hadir Camat Takisung H Syafangat, Kepala Desa Kuala Tambangan Zainuddin, Kepala Desa Tabanio Madi, serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Budi.
