REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat pengawasan dan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah agar seluruh program berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Evaluasi Progres dan Percepatan Kegiatan Periode 30 April 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, di Aula Barakat Martapura, Selasa (19/5/2026) pagi.
Kegiatan yang digelar Bagian Administrasi Pembangunan Setda Banjar itu dihadiri Plt Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, kepala subbagian perencanaan seluruh perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam arahannya, Sekda Yudi Andrea menegaskan bahwa rapat evaluasi tersebut bukan sekadar agenda rutin administrasi, melainkan bagian penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai target yang telah direncanakan.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang menjadi pedoman dalam memantau capaian fisik maupun keuangan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banjar.
“Pengendalian dan evaluasi pembangunan bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan kebutuhan nyata dalam memastikan setiap rupiah anggaran yang kita kelola memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Data yang akurat, tepat waktu, dan terukur adalah fondasi pengambilan kebijakan yang baik,” ujar Yudi.
Ia menjelaskan, Kabupaten Banjar saat ini memiliki agenda pembangunan yang cukup besar dan kompleks, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat. Karena itu, diperlukan sistem pengendalian yang kuat agar potensi keterlambatan pekerjaan, ketidakefisienan penggunaan anggaran, hingga kemungkinan penyimpangan dapat dideteksi lebih awal.
Yudi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar serius dalam menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan, termasuk data pelaksanaan paket pekerjaan hingga posisi 30 April 2026. Menurutnya, kualitas data yang disampaikan akan sangat menentukan kualitas evaluasi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan pembangunan ke depan.
“Seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan Rekap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Data Pelaksanaan Paket Pekerjaan secara objektif, transparan, dan sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai ketepatan data bukan hanya berpengaruh pada evaluasi program tahun berjalan, tetapi juga menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya. Karena itu, koordinasi dan keterbukaan antarperangkat daerah harus terus diperkuat.
Forum evaluasi tersebut, lanjut Yudi, juga menjadi momentum untuk menyatukan persepsi seluruh jajaran pemerintah daerah agar memiliki langkah dan komitmen yang sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan pemahaman, menyelaraskan langkah, dan memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil,” tutupnya.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemkab Banjar berharap percepatan pelaksanaan kegiatan di setiap perangkat daerah dapat terus ditingkatkan sehingga target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
