REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat sistem kewaspadaan dini guna mencegah munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas bidang intelijen dan kewaspadaan dini yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Rabu (6/5/2026) yang lalu.
Kegiatan ini diikuti berbagai unsur strategis daerah, mulai dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan, APDESI, HIPMI, aparat keamanan, hingga sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan lainnya.
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banjar, Rakhmat Dhany, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa situasi sosial dan kebangsaan saat ini berkembang sangat dinamis. Kemajuan teknologi informasi di satu sisi memberikan manfaat besar, namun di sisi lain juga menghadirkan ancaman baru yang harus diantisipasi bersama.
Menurutnya, penyebaran hoaks, provokasi melalui media sosial, hingga isu-isu sensitif yang berkembang di masyarakat dapat memicu gesekan sosial apabila tidak ditangani sejak dini.
“Gangguan sekarang bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga informasi yang menyebar cepat melalui media sosial. Hoaks, provokasi, hingga isu yang memecah belah masyarakat bisa berkembang menjadi konflik apabila tidak segera dideteksi dan dicegah,” ujarnya.
Dhany menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Banjar sebenarnya telah memiliki landasan hukum dalam upaya penguatan kewaspadaan dini melalui Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Banjar.
Dalam regulasi tersebut, intelijen daerah memiliki peran penting dalam melakukan deteksi, pencegahan hingga penanganan awal terhadap potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga intelijen, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga organisasi kemasyarakatan agar sistem deteksi dini berjalan efektif.
“Sinergi lintas sektor sangat penting. Pemerintah perlu dukungan TNI, Polri, BIN, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan agar setiap potensi gangguan bisa segera diketahui sebelum berkembang menjadi masalah besar,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Banjar dikenal sebagai daerah yang religius dan masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Namun kondisi tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah terhadap kemungkinan munculnya pihak-pihak yang mencoba memecah persatuan masyarakat.
“Jangan sampai kita terlena. Masyarakat Banjar memang terkenal agamis dan ramah, tetapi tetap ada potensi pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah. Karena itu deteksi dini dan cegah dini harus diperkuat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banjar, Tofik Norman Hidayat, mengatakan kegiatan ini sengaja melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki basis massa cukup besar agar mereka ikut aktif menjaga kondusifitas daerah.
Menurutnya, ormas memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah mendeteksi lebih awal berbagai potensi gesekan sosial.
“Melalui kegiatan ini kami ingin organisasi masyarakat ikut berperan dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik sebelum berkembang menjadi persoalan besar,” ujarnya.
Tofik mengungkapkan, terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan Kabupaten Banjar. Di antaranya penyebaran hoaks, masuknya paham radikalisme, konflik berbasis agama, hingga peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman nyata.
Ia mencontohkan, pada 2025 sempat terjadi gesekan sosial terkait pendirian tempat ibadah yang memerlukan penanganan serius agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Selain itu, aparat keamanan juga beberapa kali berhasil mengungkap kasus besar peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Banjar yang menunjukkan masih tingginya ancaman terhadap generasi muda dan masyarakat.
“Potensi konflik berbasis agama, penyebaran hoaks dan peredaran narkoba menjadi perhatian utama kami. Apalagi menjelang momentum politik seperti pemilihan kepala desa, situasi sosial biasanya lebih sensitif sehingga perlu diantisipasi bersama,” jelasnya.
Melalui kegiatan peningkatan kapasitas intelijen dan kewaspadaan dini tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap terbangun komunikasi yang semakin kuat antar seluruh elemen masyarakat, mulai tingkat desa hingga kabupaten.
Dengan sinergi yang solid, pemerintah optimistis stabilitas keamanan, ketertiban dan kerukunan masyarakat di Kabupaten Banjar dapat terus terjaga sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan aman dan kondusif.
