REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyoroti dugaan praktik pungli hingga mafia pelangsir solar subsidi yang selama ini dikeluhkan para sopir truk.
Hal tersebut menyusul aksi protes ratusan sopir truk yang mengaku kesulitan mendapatkan solar, bahkan harus membayar biaya tambahan saat antre Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor menyampaikan, hasil infeksi mendadak (sidak) sementara di sejumlah SPBU belum menemukan indikasi pelangsiran maupun penyelewengan distribusi BBM.
“Beberapa SPBU yang kami temukan tidak ada indikasi penyelewengan, tidak ada pelangsiran sementara ini, kemudian parkir pun terkesan tertib,” ujarnya, Kamis (14/5/26).
Meski demikian, Pemerintah tetap mengingatkan pengelola SPBU supaya tidak membiarkan pungutan yang justru membebani masyarakat dan sopir angkutan.
“Kami berharap kembali lagi ke manajemen pengelola SPBU, agar jangan sampai pungutan ini jadi membebani masyarakat,” katanya.
Namun, jika pungutan dilakukan secara sepihak dan memberatkan para sopir, ia memastikan akan menindak tegas.
“Tapi ketika itu jadi beban dan ini bukan sepakatan bersama, maka mungkin nanti ada tindakan sanksi yang akan dilakukan,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, pihaknya juga mengecek penggunaan sistem barcode di SPBU sebagai upaya memastikan distribusi solar subsidi tepat sasaran.
“Tadi di beberapa Pertamina SPBU yang bukan AKR itu pakai barcode. Saya kira ini efektif, itu benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Menurutnya, penggunaan barcode juga sangat penting agar distribusi BBM sesuai dengan kuota pasokan dari Pertamina.
“Misalnya ditemukan tidak ada penggunaan barcode pasti tentunya SPBU sendiri yang dirugikan karena penggunaan BBM-nya tidak sesuai dengan supply nya dari Pertamina,” tandasnya.
