DPMD Banjar Hadirkan Kemendes PDT untuk Matangkan Implementasi Indeks Desa 2026 dan Perkuat Pengembangan Desa Wisata

REDAKSI8.COM, BANJAR, Depth News – Pemerintah Kabupaten Banjar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pembangunan desa berbasis data dan potensi lokal. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah daerah menghadirkan langsung Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Dwi Rudy Hartoyo, dalam kegiatan Pematangan Implementasi Indeks Desa (ID) Tahun 2026 yang berlangsung pada 9 hingga 10 Mei 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar (PKMSD) DPMD Kabupaten Banjar tersebut menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pendataan Indeks Desa Tahun 2026.

Selain itu, kegiatan juga dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran mengenai pengembangan desa wisata yang kini mulai menjadi salah satu fokus penguatan ekonomi desa di Kabupaten Banjar.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, aparat desa, hingga tenaga pendamping desa. Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan desa yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Fokus pada Akurasi Data dan Penyamaan Persepsi
Rangkaian kegiatan diawali pada Sabtu (9/5/2026) di Ballroom Blue Diamond Grand Qin. Dalam forum tersebut, DPMD Kabupaten Banjar memaparkan sejumlah capaian pembangunan desa sepanjang tahun 2025 yang dinilai menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor.

Pemaparan mencakup peningkatan status desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga upaya pemberdayaan masyarakat yang terus dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah desa.

Dalam kesempatan itu, peserta juga memperoleh pembaruan teknis mengenai pelaksanaan pendataan Indeks Desa Tahun 2026. Pembahasan teknis tersebut menjadi bagian penting karena adanya penyesuaian regulasi baru dari pemerintah pusat yang harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pelaksana di daerah.

Koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai instrumen pendataan, mekanisme penginputan data, hingga proses verifikasi agar implementasi Indeks Desa dapat berjalan secara akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Banjar menilai validitas data menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Dengan data yang tepat, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil desa sehingga program pembangunan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, data Indeks Desa juga menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan, penyaluran program pemberdayaan, hingga evaluasi terhadap perkembangan desa dari tahun ke tahun.

Indeks Desa Jadi Instrumen Penting Pembangunan
Indeks Desa merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan berbagai indikator. Penilaian dilakukan terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan, pelayanan dasar, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan desa.

Melalui pengukuran tersebut, pemerintah dapat memetakan kondisi desa secara lebih komprehensif. Desa kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat perkembangannya, mulai dari desa sangat tertinggal hingga desa mandiri.

Bagi Pemerintah Kabupaten Banjar, implementasi Indeks Desa bukan hanya sekadar proses administrasi pendataan, tetapi menjadi bagian penting dalam menentukan strategi pembangunan jangka panjang.

Karena itu, pematangan implementasi Indeks Desa Tahun 2026 dinilai sangat penting agar seluruh desa mampu menyiapkan data yang valid sekaligus memahami indikator-indikator yang menjadi dasar penilaian.

Desa Awang Bangkal Barat Jadi Contoh Desa Mandiri
Memasuki hari kedua pada Minggu (10/5/2026), rombongan dari Kemendes PDT melanjutkan agenda dengan melakukan kunjungan lapangan ke Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan.

Desa tersebut dikenal sebagai salah satu desa berstatus mandiri di Kabupaten Banjar yang memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) cukup tinggi. Kondisi itu menjadikan Desa Awang Bangkal Barat dinilai berhasil memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau kesiapan desa terhadap implementasi instrumen evaluasi Indeks Desa sekaligus melihat langsung perkembangan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan terhadap pengembangan desa wisata yang saat ini tengah dirintis sebagai salah satu sektor unggulan desa.

Pengembangan desa wisata dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui sektor wisata, desa tidak hanya mampu menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Berbagai sektor usaha masyarakat seperti kuliner, kerajinan, jasa wisata, hingga produk UMKM lokal diharapkan dapat berkembang seiring meningkatnya aktivitas wisata desa.

Pemerintah berharap pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan desa, tetapi juga mampu menjaga kelestarian budaya, lingkungan, dan potensi lokal yang dimiliki masyarakat.

Desa Cindai Alus Dinilai Berhasil Pertahankan Stabilitas Pembangunan
Setelah dari Desa Awang Bangkal Barat, rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Cindai Alus yang telah menyandang status desa mandiri sejak tahun 2022.

Desa yang masuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas tersebut dinilai memiliki ketahanan yang kuat pada berbagai indikator pengukuran Indeks Desa. Mulai dari aspek sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga ketahanan ekonomi desa dinilai berjalan dengan baik dan stabil.

Keberhasilan Desa Cindai Alus mempertahankan status dan kualitas pembangunan desa menjadi perhatian tersendiri dalam kunjungan tersebut. Desa ini dinilai mampu menjaga kesinambungan pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Stabilitas indikator pembangunan yang berhasil dipertahankan menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

Keberhasilan tersebut menjadikan Desa Cindai Alus sebagai salah satu contoh nyata pembangunan desa berkelanjutan yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi desa-desa lain di Kabupaten Banjar.

Dihadiri Berbagai Unsur Pemerintahan dan Pendamping Desa
Dalam seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan Kemendes PDT didampingi oleh Sekretaris DPMD Kabupaten Banjar Ulfah Hasanah, Kabid Pemerintahan Desa Saifuddin Tanjung, Kabid PKMSD Farida Aryati, Kasi PKLM Renelda, serta jajaran staf Bidang PKMSD.
Turut hadir pula unsur kecamatan, Koordinator TPP P3MD, sekretaris desa, kasi pemerintahan desa, operator desa, tenaga pendamping desa, hingga pendamping lokal desa.

Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mendukung keberhasilan implementasi Indeks Desa sekaligus memperkuat pembangunan desa secara menyeluruh.

Komitmen Perkuat Desa Maju dan Mandiri
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap implementasi Indeks Desa Tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal, akurat, dan mampu menjadi dasar kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa di masa mendatang.

Pemerintah daerah juga berharap semakin banyak desa di Kabupaten Banjar yang mampu meningkatkan status menjadi desa mandiri melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, pengembangan desa wisata diharapkan dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi desa yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera di Kabupaten Banjar.