REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU – Suasana Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada Rabu (6/5/2026) mendadak memanas. Ketegangan muncul saat penyampaian pandangan akhir Fraksi PDIP, ketika Ketua Badan Kehormatan (BK), Abdul Rahim, melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam interupsinya, Abdul Rahim menyoroti buruknya komunikasi antara pihak legislatif dan sejumlah pejabat eksekutif, khususnya pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Bagian (Kabag). Ia mengaku kecewa lantaran upaya komunikasi yang dilakukan anggota dewan kerap tidak mendapat respons, bahkan dalam jangka waktu yang tidak wajar.
“Ada beberapa Kabid atau Kabag yang kalau kita DPRD telepon tidak mau angkat, sampai satu hingga dua bulan. Pesan WhatsApp pun tidak dibalas,” tegasnya di hadapan forum paripurna.
Menurutnya, kondisi ini sangat menghambat fungsi pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai wakil rakyat, ia mengaku sering menerima keluhan langsung dari warga yang membutuhkan solusi cepat dari pemerintah daerah. Namun, minimnya respons dari pejabat teknis membuat penanganan masalah menjadi terhambat.
Abdul Rahim juga membandingkan sikap pejabat setingkat Kabid dan Kabag dengan Kepala Dinas yang dinilainya justru lebih kooperatif dan mudah dihubungi. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang dibangun DPRD semata-mata untuk kepentingan kedinasan dan pelayanan publik, bukan untuk urusan pribadi.
“Hubungan kami ini murni untuk kepentingan masyarakat. Kami ini sering ‘digedor’ warga, ditanya solusi atas masalah mereka. Kalau komunikasi dengan SKPD terhambat, bagaimana kami bisa menjawab?” ujarnya dengan nada tegas.
Tak hanya soal komunikasi, politisi PDIP tersebut juga menyinggung rendahnya kedisiplinan sejumlah kepala dinas dalam menghadiri undangan rapat DPRD. Ia menilai kehadiran pejabat eksekutif dalam rapat sangat penting untuk membahas persoalan mendesak yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ia pun meminta Asisten Bupati yang hadir dalam rapat tersebut untuk menyampaikan langsung keluhan ini kepada pimpinan daerah, baik Bupati maupun Sekretaris Daerah (Sekda).
“Tolong sampaikan kepada Pak Bupati dan Ibu Sekda, kalau DPRD mengundang, jangan sampai tidak hadir. Banyak hal mendesak yang harus dibahas terkait kepentingan masyarakat Tanah Bumbu,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Abdul Rahim berharap persoalan ini menjadi perhatian serius dan tidak terulang kembali, baik terhadap dirinya maupun anggota DPRD lainnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tanah Bumbu, M. Putu Wisnu Wardhana, merespons kritik tersebut dengan terbuka. Ia mengakui adanya persoalan komunikasi yang perlu segera dibenahi dan memastikan akan melaporkannya kepada pimpinan daerah.
“Ini menjadi masukan penting bagi kami. Akan segera kami sampaikan kepada Ibu Sekda dan Bapak Bupati. Jangan sampai miskomunikasi ini memicu ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif,” ujar Wisnu usai rapat.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah terkait langkah evaluasi yang akan diambil, termasuk kemungkinan pemanggilan pejabat yang dinilai kurang responsif.
Peristiwa ini menjadi sorotan serius karena menyangkut sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah. Komunikasi yang tidak berjalan optimal dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik serta memperlambat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.
