REDAKSI8.COM, BANJAR, Depth News – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dalam mendorong transformasi digital kembali ditegaskan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan wawancara pendampingan Smart City untuk penyelesaian permasalahan tematik kawasan metropolitan Banjarbakula. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada Senin (4/5/2026), sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan kota cerdas berbasis kolaborasi lintas wilayah.
Berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, kegiatan tersebut diikuti secara terpusat oleh jajaran Pemkab Banjar di Aula Barakat Martapura. Suasana diskusi berlangsung intens dan dinamis, mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelaraskan langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Keterlibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu kekuatan utama dalam forum ini. Hampir seluruh OPD strategis hadir, mulai dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), hingga Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), Satpol PP, serta dukungan dari BUMD seperti PT Air Minum Intan Banjar dan instansi vertikal seperti PLN ULP Martapura.
Jalannya wawancara dipimpin langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rakhmat Dhany, yang bertindak sebagai koordinator utama diskusi lintas sektor. Ia didampingi Plt Kepala DKISP, Faisal, yang memastikan kelancaran penyampaian data teknis serta sinkronisasi informasi antar perangkat daerah.
Dalam penyampaiannya, Rakhmat Dhany menegaskan bahwa Pemkab Banjar menempatkan program Smart City sebagai salah satu prioritas strategis dalam pembangunan daerah, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan digitalisasi pelayanan publik.
“Bupati Kabupaten Banjar siap mendukung melalui perangkat daerah dan stakeholder terkait lainnya untuk pelaksanaan wawancara pendampingan smart city secara tematik dengan dimensi smart environment dan smart living. Kehadiran seluruh OPD di aula ini menjadi bukti komitmen kami dalam menyukseskan program ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan konsep Smart City tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi semata, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas lingkungan hingga layanan dasar yang lebih cepat dan efisien.
Pendampingan Smart City kali ini menitikberatkan pada dua dimensi utama, yakni smart environment dan smart living. Dimensi smart environment berfokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Sementara smart living menekankan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan, keamanan, transportasi, dan kenyamanan ruang publik.
Dalam sesi wawancara, masing-masing OPD memaparkan kondisi riil di lapangan, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi. Isu-isu yang mengemuka antara lain masih terbatasnya integrasi data antarinstansi, kebutuhan peningkatan infrastruktur digital, hingga tekanan urbanisasi yang berdampak pada tata ruang dan pelayanan publik di wilayah perkotaan.
Selain itu, persoalan klasik seperti pengelolaan drainase, distribusi air bersih, serta akses layanan kesehatan yang merata juga menjadi perhatian. Diskusi ini menjadi ruang penting untuk menyatukan perspektif sekaligus merumuskan solusi yang lebih terarah dan berbasis data.
Pendampingan ini digagas oleh Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, yang menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pengembangan Smart City, khususnya di kawasan Banjarbakula. Kawasan ini merupakan simpul pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan yang melibatkan lima daerah, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut.
Kolaborasi antarwilayah ini dinilai sangat krusial, mengingat berbagai persoalan perkotaan seperti kemacetan, pengelolaan lingkungan, hingga penyediaan layanan publik tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja. Diperlukan integrasi kebijakan dan sistem digital yang mampu menghubungkan berbagai wilayah dalam satu ekosistem layanan.
Selain sesi wawancara, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan tanya jawab bersama narasumber dari pemerintah pusat. Dalam forum tersebut, para peserta mendapatkan masukan strategis terkait penerapan teknologi digital, penguatan tata kelola data, serta pentingnya inovasi daerah dalam mendukung Smart City.
Hasil dari kegiatan ini nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan serta kajian solusi digital yang aplikatif. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang program pembangunan yang lebih terukur, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Lebih jauh, partisipasi aktif Pemkab Banjar dalam pendampingan ini juga menjadi langkah konkret dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data (evidence-based policy). Dengan dukungan teknologi, pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan akurat.
Transformasi digital yang didorong melalui program Smart City pada akhirnya bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi juga upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan inklusif. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari setiap kebijakan yang diambil.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan, Pemkab Banjar optimistis dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan Banjarbakula sebagai metropolitan cerdas yang adaptif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di masa depan.
