REDAKSI8.COM, BAMJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dengan melantik dan mengambil sumpah/janji sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama. Kegiatan tersebut berlangsung di Mahligai Sultan Adam lantai 2, Martapura, Senin (27/4/2026) pagi.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan turut disaksikan Sekretaris Daerah Yudi Andrea, para staf ahli, asisten, kepala SKPD, serta camat se-Kabupaten Banjar. Suasana berlangsung khidmat, mencerminkan pentingnya momen tersebut dalam mendukung jalannya roda pemerintahan yang lebih efektif dan profesional.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain Ahmad Baihaqi sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), Rakhmat Dhany sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nasrullah Sadiq sebagai Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD), serta Anna Rosida Santi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Dalam sambutannya, Bupati Saidi Mansyur menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan besar kepada para pejabat yang baru dilantik agar mampu segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab baru.
“Saya yakin yang dilantik bisa melakukan adaptasi dengan cepat. Hal-hal yang berkaitan dengan program perencanaan agar difokuskan, sehingga dalam satu tahun ke depan dapat menunjukkan peningkatan,” ujarnya.
Saidi menekankan bahwa peningkatan kualitas program pemerintah menjadi kunci, baik pada pembangunan fisik maupun pelayanan publik. Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian serius terhadap berbagai isu strategis daerah seperti kesehatan dan kemiskinan yang masih menjadi tantangan bersama.
“Ke depan kita harus meningkatkan koordinasi, bukan hanya pekerjaan internal, tetapi juga hal-hal yang berdampak pada isu daerah seperti kesehatan dan kemiskinan,” tambahnya.

Tak hanya itu, Bupati juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan terhadap potensi bencana, mengingat Kabupaten Banjar termasuk wilayah yang rawan. Ia meminta seluruh jajaran, mulai dari kepala dinas hingga camat, untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Semuanya memiliki tanggung jawab besar. Fokuslah pada hal-hal yang harus diselesaikan. Camat juga harus cepat berkoordinasi dengan asisten atau dinas terkait,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saidi mengakui bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan SKPD masih menjadi pekerjaan rumah. Oleh karena itu, proses pengisian jabatan dan optimalisasi SDM akan terus dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh.
Sementara itu, Ahmad Baihaqi yang dipercaya memimpin DKUMPP menyatakan kesiapannya mengemban amanah tersebut. Ia berkomitmen untuk segera menyesuaikan diri dan menjalankan arahan pimpinan, terutama dalam mendukung program prioritas daerah.
“Semoga di dinas yang baru ini saya bisa segera beradaptasi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan fokus menuntaskan program Koperasi Merah Putih sebagai salah satu upaya penguatan sektor ekonomi kerakyatan di Kabupaten Banjar.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Banjar Yudi Andrea menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan, khususnya dalam mengisi sejumlah jabatan strategis yang sebelumnya kosong.
“Pelantikan ini menjadi prioritas untuk penguatan kelembagaan. Pejabat yang dilantik telah melalui uji kompetensi sebelumnya,” jelasnya.
Terkait masih kosongnya jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Yudi menyebut bahwa saat ini prosesnya masih berada pada tahap asesmen di Kementerian Dalam Negeri.
“Besok Insyaallah akan ada zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri, setelah itu diharapkan dapat ditetapkan siapa yang akan menjabat,” pungkasnya.
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap kinerja birokrasi semakin solid, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah ke depan.



