REDAKSI8.COM, BANJAR – Pembangunan Bendungan Riam Kiwa kembali menjadi sorotan dalam rapat koordinasi antara DPRD Kalimantan Selatan dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Banjar. Forum ini tak sekadar mengevaluasi progres, tetapi juga memastikan kesiapan menyeluruh agar proyek strategis tersebut dapat segera direalisasikan setelah lama dinanti.
Ketua DPRD Kalsel menegaskan bahwa percepatan pembangunan hanya bisa tercapai jika seluruh pihak menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Ia menekankan bahwa aspek paling krusial saat ini adalah penyelesaian pembebasan lahan secara tuntas, tanpa menyisakan persoalan hukum maupun konflik sosial di kemudian hari.
Jangan sampai proyek besar ini terhambat hanya karena persoalan lahan. Semua harus diselesaikan secara jelas, adil, dan transparan,” tegasnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Pemkab Banjar memastikan bahwa proses pengadaan lahan untuk Bendungan Riam Kiwa kini telah memasuki tahap akhir. Hal ini disampaikan oleh Ikhwansyah.
Menurutnya, berbagai langkah percepatan terus dilakukan, termasuk koordinasi intensif dengan masyarakat yang terdampak proyek.
“Secara umum kesiapan lahan sudah di tahap akhir. Saat ini kita fokus pada penilaian tanaman milik warga yang berada di atas lahan terdampak,” jelasnya.
Proses penilaian tersebut akan melibatkan tim appraisal independen, guna memastikan nilai ganti rugi yang diberikan benar-benar objektif dan sesuai kondisi di lapangan.
Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menghindari potensi konflik sosial.
“Kita ingin semua berjalan transparan dan adil, sehingga masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses ini,” tambahnya.
Ikhwansyah juga mengungkapkan bahwa secara umum masyarakat menunjukkan dukungan yang cukup baik terhadap pembangunan bendungan ini. Dukungan tersebut menjadi modal penting untuk memperlancar tahapan proyek ke depan.
Namun demikian, komunikasi yang intensif tetap diperlukan agar seluruh proses berjalan kondusif, terutama dalam tahap-tahap sensitif seperti pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi.
Perlu Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat.
Selain persoalan lahan, rapat juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya dengan pemerintah pusat dan balai teknis sumber daya air.
Sinkronisasi kebijakan, perencanaan teknis, hingga dukungan anggaran dinilai menjadi kunci agar pembangunan Bendungan Riam Kiwa dapat berjalan sesuai target tanpa hambatan berarti.
“Proyek ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi kuat antara daerah dan pusat,” menjadi salah satu penekanan dalam rapat tersebut.
Bendungan Riam Kiwa dirancang sebagai infrastruktur multifungsi yang akan memberikan berbagai manfaat strategis bagi Kabupaten Banjar dan wilayah sekitarnya.
Selain sebagai pengendali banjir, bendungan ini juga akan mendukung sistem irigasi pertanian, menyediakan air baku bagi masyarakat, hingga membuka peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Tak hanya itu, kawasan bendungan juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Secara teknis, bendungan ini direncanakan memiliki tinggi sekitar 51 meter dengan panjang puncak mencapai 490 meter. Kapasitas tampungannya diperkirakan lebih dari 90 juta meter kubik, dengan luas genangan sekitar 654 hektare.
Dengan kesiapan yang semakin matang, baik dari sisi lahan maupun dukungan masyarakat, DPRD Kalsel dan Pemkab Banjar berharap pembangunan Bendungan Riam Kiwa tidak lagi mengalami penundaan.
Proyek ini dinilai sebagai salah satu infrastruktur vital yang akan memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi pengendalian banjir dan ketahanan air, tetapi juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Kini, harapan besar pun mengemuka, agar Bendungan Riam Kiwa segera bertransformasi dari rencana panjang menjadi kenyataan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Selatan.
