REDAKSI8.COM, BANJARMASIN — Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digencarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu sektor strategis yang kini didorong optimalisasinya adalah pengelolaan alur pelayaran Sungai Barito melalui perusahaan daerah.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, secara tegas meminta PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers) untuk menggali seluruh potensi pendapatan yang dimiliki, agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan hari jadi ke-22 Ambapers yang dirangkai dengan halal bihalal dan customer gathering di Mahligai Pancasila, Kamis (23/4/2026).
Gubernur menilai, salah satu langkah strategis yang perlu segera dibenahi adalah penguatan regulasi, khususnya terkait skema bagi hasil dari aktivitas pengerukan alur Sungai Barito yang dikelola Ambapers bersama PT Pelindo III.
Menurutnya, kejelasan aturan akan berdampak langsung pada optimalisasi pendapatan daerah. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya kebijakan kontribusi dari angkutan kargo yang melintasi jalur tersebut.
“Potensi pendapatan harus terus digali. Namun, untuk angkutan kebutuhan pokok, sebaiknya tidak dibebani biaya agar tidak memicu kenaikan harga di masyarakat,” tegas Muhidin.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ambapers mengelola retribusi jasa alur atau channel fee melalui skema kerja sama bisnis (business to business/B2B) dengan BUMD dan BUMN. Dalam skema tersebut, kontribusi yang diberikan meliputi dividen serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar 8 persen selama masa konsesi 20 tahun.
Direktur Utama Ambapers, Zulfadli Gazali, menjelaskan bahwa keberadaan alur pelayaran Barito yang stabil telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian regional.
“Sekarang alur tidak lagi bergantung pada pasang surut. Ini membuat arus logistik lebih lancar, biaya transportasi lebih stabil, dan secara tidak langsung ikut menekan inflasi daerah,” jelasnya.
Alur Sungai Barito memiliki posisi vital sebagai jalur distribusi utama yang menghubungkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri, pertambangan, pertanian, hingga pelabuhan transit di kawasan Indonesia Timur.
Dengan pengelolaan yang optimal, jalur ini menjadi tulang punggung rantai pasok. Tanpa alur yang aman dan terjaga kedalamannya, distribusi barang berisiko terhambat dan berdampak pada aktivitas ekonomi secara luas.
“Ambapers hadir sebagai solusi atas persoalan klasik pendangkalan alur pelayaran. Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut stabilitas ekonomi kawasan,” tambah Zulfadli.
Didirikan pada tahun 2004, Ambapers merupakan pelopor pengelolaan alur pelayaran komersial di Indonesia. Perusahaan ini mengantongi konsesi resmi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk mengelola alur ambang Sungai Barito.
Sejak awal berdiri, Ambapers fokus menangani persoalan pendangkalan di muara sungai yang selama ini menjadi hambatan utama aktivitas pelayaran.
Dalam rangkaian acara, juga digelar dialog bertema “Optimalisasi Kanal Barito sebagai Poros Logistik Indonesia Timur” yang menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Wakil Wali Kota Banjarmasin, pimpinan BUMD, serta perwakilan Pelindo.
Diskusi tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat peran Sungai Barito sebagai jalur logistik nasional, sekaligus membuka peluang investasi dan peningkatan daya saing daerah.
Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol syukur, penyerahan penghargaan kepada mitra kerja, serta kegiatan sosial berupa bantuan kepada anak-anak panti asuhan di Banjarmasin.
Momentum ini tidak hanya menjadi refleksi perjalanan Ambapers selama 22 tahun, tetapi juga menjadi titik tolak untuk memperkuat kontribusi perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD Kalimantan Selatan secara berkelanjutan. (Foto : Septian Saputra/ Biro Adpim)
