REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Beredarnya informasi terkait permohonan donasi Hari Jadi (Harjad) Kota Banjarbaru yang disebut mencapai Rp1,4 miliar menjadi perbincangan hangat di media sosial (medsos).
Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru memastikan angka tersebut bukan kebutuhan final kegiatan yang akan dilaksanakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni menyampaikan, angka Rp1,4 miliar muncul dari konsep awal perencanaan kegiatan yang saat itu masih menghimpun berbagai usulan dari masyarakat dan panitia pelaksana.
Pada tahap itu sejumlah agenda yang diusulkan memang cukup banyak karena konsep peringatan hari jadi kota diarahkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
“Memang kemarin ramai juga di Medsos yang mengatakan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru memerlukan dana sekitar Rp1,4 miliar. Jadi memang itu kemarin karena belum terpinalisasi lagi, karena konsepnya hari jadi Kota Banjarbaru ini adalah dari rakyat untuk rakyat,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (1/4/26).
Ia menjelaskan, dalam proses penyusunan kegiatan, panitia sempat mengakomodasi berbagai agenda yang berasal dari komunitas dan elemen masyarakat di KotaBanjarbaru.
Karena sebagian kegiatan direncanakan melibatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, maka pada tahap awal juga sempat disampaikan surat terkait dukungan tersebut.
Tetapi, setelah dilakukan evaluasi dan pembahasan lanjutan, Pemerintah Kota bersama panitia memutuskan untuk merasionalisasi sejumlah kegiatan, terutama pada sektor hiburan dan kegiatan masyarakat yang dinilai masih bisa disesuaikan akan di pangkas.
“Akhirnya kita sepakati tadi yang diperlukan dana itu sekitar Rp300 juta saja. Jadi saya pikir apa yang ramai di medsos itu kita tidak kesana karena kita juga ada sponsorship,” jelasnya.
Dengan adanya finalisasi, kebutuhan dana kegiatan Harjad Banjarbaru kini jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sebelumnya beredar di media sosial.
“Kegiatan nantinya juga didukung melalui kerja sama sponsorship sehingga pelaksanaannya tetap berjalan tanpa membebani masyarakat,” tutupnya.
