REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru mulai menyusun arah pembangunan Tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Senin (30/3/26).
Forum tersebut merangkum berbagai usulan dari masyarakat, perangkat daerah hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah.
Musrenbang RKPD 2027 menjadi tahapan penting dalam menentukan prioritas pembangunan Kota Banjarbaru ke depan.
Berbagai masukan yang sebelumnya dihimpun dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga forum perangkat daerah kembali dibahas untuk diselaraskan dalam rencana akhir.
Kepala Baperrida Banjarbaru, Rahmah Khairita menyampaikan, sejumlah capaian indikator makro daerah menunjukkan tren positif.
Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banjarbaru yang mencapai angka 82, tertinggi di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru juga tercatat mencapai 6,4 persen, menjadi yang tertinggi dibandingkan Kabupaten dan Kota lainnya di provinsi tersebut.
Bahkan, peningkatan terjadi pada angka harapan hidup masyarakat.
“Untuk angka harapan hidup juga meningkat, saat ini di 75,44. Alhamdulillah, semuanya di Kota Banjarbaru sudah meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut mesti dijaga dan diperkuat melalui perencanaan pembangunan yang tepat sasaran agar memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat Banjarbaru.
Oleh karena itu, dalam forum kali ini berbagai usulan yang masuk tidak hanya berasal dari hasil Musrenbang di tingkat bawah, tetapi juga dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat dihimpun saat masa reses.
“Semuanya kita rangkum, baik dari Musrenbang maupun DPRD. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat menjadi kunci agar program pembangunan yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak melenceng dari tujuan utama,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menekankan, pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
“Arah pembangunan harus sesuai dengan rencana kerja dan jangka menengah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah,” ucapnya.
Ia mengingatkan, perencanaan pembangunan dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Demikian, arah pembangunan Banjarbaru ke depan harus difokuskan pada penguatan ekonomi daerah sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui peningkatan keterampilan maupun penciptaan peluang kerja di masyarakat.
“Kalau bisa jangan ada lagi usulan yang hanya diusulkan secara sekadar, namun tidak ada dampaknya bagi masyarakat,” tutupnya.
