REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru mengakui pengelolaan sampah di wilayah Banjarbaru masih rendah dan belum memenuhi standar secara nasional maupun syarat minimal untuk memperoleh sertifikat Adipura.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah (Pemda), bahkan berbagai strategi kini disiapkan guna meningkatkan pengelolaan sampah agar minimal mencapai 25 persen.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru, Shanty Eka Septiani mengatakan, saat ini capaian pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan secara signifikan.
“Memang secara nasional untuk sampah yang terkelola itu minimal 25 persen,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menyebut, berdasarkan hasil penilaian Adipura terakhir, angka pengelolaan sampah Kota Banjarbaru masih berada di level rendah sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Daerah.
“Ternyata hasil dari penilaian Adipura kemarin kita masih di angka 11 persen,” ucapnya.
Karena itu, saat ini DLH Banjarbaru mulai menyiapkan langkah-langkah strategis dengan memperkuat fasilitas dan sistem pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, khususnya melalui pengembangan pusat pengolahan sampah.
“Jadi kita sedang menyusun strategi untuk meningkatkan target di pusat-pusat pengelolaan sampah kaya PDU (Pusat Daur Ulang) atau TPS 3R, Bank Sampah itu memang kita targetkan,” ungkapnya.
Upaya lain dilakukan dengan mendorong pengelola kawasan seperti pasar, perkantoran, sekolah, tempat ibadah, taman hingga lokasi wisata agar bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan di lingkungannya masing-masing.
Sehingga jumlah sampah yang dikirim ke TPA bisa ditekan dan hanya menyisakan residu yang tidak dapat diolah kembali.
“Dan seperti pengelola kawasan seperti pasar, perkantoran, sekolah, tempat ibadah, taman, tempat keagamaan, dan wisata itu memang sesuai aturan sehingga harus mengelola sampahnya sendiri,” sebutnya.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga sedang menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait penguatan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di daerah.
“Bulan Maret ini kalau jadi Pak Menteri akan rakor dengan Ibu Wali Kota di Banjarbaru. Kita juga menunggu arahan-arahan beliau seperti apa, supaya Banjarbaru bisa lebih bagus pengelolaan sampahnya,” jelasnya.
Shanty menjelaskan, saat ini, sebagian besar sampah di Kota Banjarbaru masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kondisi tersebut dinilai belum ideal karena seharusnya pengolahan lebih banyak dilakukan di tingkat sumber.
“Kalau rata-rata harian sampah yang masuk ke TPA di Banjarbaru saat ini 80 persen,” imbuhnya.
Untuk mengubah kondisi tersebut, DLH Banjarbaru menilai edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting, terutama dalam mengurangi pola konsumsi berlebih yang menghasilkan sampah serta meningkatkan kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah.
Selain itu, penguatan pengolahan sampah di tingkat sumber melalui Pusat Daur Ulang, TPS 3R, dan Bank Sampah juga akan terus didorong agar volume sampah yang masuk ke TPA semakin berkurang dan hanya menyisakan residu yang tidak bisa lagi diolah.
“Jadi salah satunya cara ya kita memang harus edukasi terus menerus ke masyarakat. Pertama mengurangi hidup konsumtif yang menghasilkan sampah, karena yang paling banyak itu memang sampah sisa makanan 50 persen dari total sampah yang ada,” pungkasnya.



