REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, pada Jumat (6/3/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas Banggar dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran daerah.
Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, yang menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh DPRD Kota Balikpapan.
“Atas nama pimpinan dan seluruh rombongan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan segenap keluarga besar DPRD Kota Balikpapan yang telah menerima kami dengan sangat baik, ramah, dan penuh kekeluargaan,” ujar I Wayan Sudarma.
Ia menjelaskan, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya DPRD Tanah Bumbu untuk mempelajari praktik terbaik dalam tata kelola anggaran daerah.
Menurutnya, DPRD Kota Balikpapan dikenal memiliki reputasi baik dalam pengelolaan anggaran serta penguatan fungsi Badan Anggaran, sehingga menjadi referensi bagi daerah lain.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus diskusi antara kedua lembaga legislatif.
Di antaranya mekanisme pembahasan anggaran yang lebih efektif dan transparan, strategi pengawasan terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sinergi antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun skala prioritas pembangunan.
I Wayan Sudarma menambahkan, Kota Balikpapan memiliki dinamika pengelolaan anggaran yang menarik untuk dipelajari, terutama karena posisinya sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus penyangga IKN tentu memiliki dinamika anggaran yang sangat menarik untuk kami pelajari,” katanya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, pihaknya berharap dapat memperoleh berbagai informasi, praktik terbaik (best practices), serta inovasi kebijakan yang dapat diadaptasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ia juga menilai, pertukaran pengalaman antar daerah menjadi langkah penting dalam mendorong kebijakan fiskal yang lebih akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.
“Kami percaya bahwa pertukaran pikiran dan pengalaman antar daerah seperti ini adalah kunci untuk menciptakan kebijakan fiskal daerah yang lebih pro-rakyat dan akuntabel,” pungkasnya.
