REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Komitmen meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menekan angka anak putus sekolah terus diperkuat Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Salah satunya dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Nonformal dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan Penanganan Anak Putus Sekolah Tahun 2026 yang digelar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan berlangsung pada 2–4 Maret 2026 di Aula Pangeran Samudera, Banjarbaru, dan diikuti unsur pimpinan serta pengelola pendidikan nonformal dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Banjar, kehadiran rombongan dipimpin langsung Kabid Pembinaan PAUD dan PNF/Kesetaraan, Penilik Kesetaraan, Ketua Forum Komunikasi PKBM, hingga sejumlah Kepala PKBM.
Partisipasi lengkap ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Banjar serius membenahi tata kelola dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan, khususnya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Fokus pada Mutu dan Data Anak Tidak Sekolah.
Selama tiga hari, peserta mendapatkan penguatan materi strategis, mulai dari kebijakan pendidikan bermutu untuk semua, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, kesiapan akreditasi PKBM/SKB, hingga strategi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Tak kalah penting, pembahasan juga menitikberatkan pada pemetaan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis data, serta optimalisasi Dapodik untuk satuan pendidikan nonformal. Pendekatan berbasis data ini dinilai menjadi kunci agar intervensi penanganan anak putus sekolah lebih tepat sasaran dan terukur.
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF/Kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Ariza Mayasari, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
“Penguatan kelembagaan ini bukan hanya tentang kesiapan akreditasi, tetapi bagaimana PKBM mampu memberikan layanan pendidikan yang benar-benar bermutu dan menjangkau masyarakat yang belum terlayani pendidikan formal.
“Melalui pemetaan ATS berbasis data dan penguatan manajemen, kami optimis upaya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Banjar akan semakin terarah dan efektif,” ujarnya.
Ariza juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BPMP, pemerintah daerah, serta pengelola PKBM di lapangan. Menurutnya, pendidikan kesetaraan harus hadir secara inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sinergi adalah kunci. Tanpa kolaborasi yang kuat, sulit menghadirkan layanan pendidikan kesetaraan yang berkelanjutan dan berdampak nyata,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar berharap satuan pendidikan nonformal semakin profesional dalam tata kelola, meningkat kualitas pembelajaran, serta mampu memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan langkah konkret dan berbasis data, Kabupaten Banjar optimistis mampu menekan angka anak putus sekolah sekaligus memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.
