REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai memanaskan mesin perencanaan pembangunan tahun 2027. Melalui Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE) menggelar Rapat Persiapan Forum Lintas SKPD, Senin (2/3/2026) pagi di Aula Bauntung.
Rapat ini bukan sekadar tahapan administratif. Ia menjadi momen krusial untuk menajamkan dan menyelaraskan program prioritas hasil Musrenbang dengan rencana teknis masing-masing perangkat daerah, agar arah pembangunan 2027 benar-benar terukur, terpadu, dan realistis di tengah tantangan fiskal.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Bappedalitbang, Hanafi, mewakili Kepala Bappedalitbang, didampingi Kabid PPE Mujahid serta dihadiri jajaran pejabat struktural internal.
Hanafi menegaskan bahwa forum lintas SKPD adalah ruang konsolidasi kebijakan, bukan agenda rutin semata. Di sinilah usulan masyarakat yang muncul dari Musrenbang dipilah, diuji kelayakannya, lalu diterjemahkan menjadi program yang sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Forum ini memastikan setiap usulan masyarakat tidak berhenti sebagai daftar keinginan, tetapi menjadi program realistis yang terukur dan selaras dengan kapasitas fiskal daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan administrasi serta percepatan tindak lanjut hasil forum sebelumnya, agar proses penyusunan dokumen tidak mengalami keterlambatan.
Kabid PPE Mujahid memaparkan bahwa tahapan penyusunan RKPD 2027 diawali dengan evaluasi hasil forum SKPD dan verifikasi perangkat daerah. Sejumlah kegiatan telah disepakati, sementara sebagian lainnya masih berstatus hold menunggu penyesuaian anggaran dan sinkronisasi lintas sektor.
Seluruh SKPD, lanjutnya, wajib segera melengkapi berita acara forum serta menginput hasil pembahasan ke dalam aplikasi perencanaan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.
Namun, tantangan terbesar terletak pada aspek fiskal. Penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 20 persen pada akhir 2026 berdampak langsung pada pagu anggaran 2027. Kondisi ini menuntut ketelitian dalam menentukan skala prioritas.
Beberapa perangkat daerah bahkan memiliki rancangan awal program yang lebih besar dibandingkan DPA 2026. Karena itu, penyusunan RKPD 2027 harus mempertimbangkan tren penurunan APBD di sejumlah daerah agar tetap rasional dan adaptif.
“Perencanaan harus berbasis realita fiskal. Kita tidak boleh menyusun program di luar kemampuan keuangan daerah,” ujar Mujahid.
Forum lintas SKPD yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini juga membahas lima prioritas utama RKPD 2027 yang selaras dengan misi RPJMD Kabupaten Banjar, yakni penguatan sumber daya manusia, akselerasi produktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan ketangguhan bencana dan tata kelola pemerintahan yang baik
Selain program strategis jangka menengah, sejumlah program quick win turut menjadi perhatian. Di antaranya pelaksanaan car free day sebagai ruang publik sehat dan produktif, percepatan pembentukan posyandu di seluruh desa, perluasan layanan feeder transportasi, hingga rencana pembangunan sekolah rakyat dan rumah sakit tipe D.
Program-program ini dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat dalam waktu relatif cepat.
Di sela rapat, Kepala Bappedalitbang yang hadir kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas SKPD. Tanpa sinergi, dokumen perencanaan hanya akan menjadi arsip tanpa dampak nyata.
Melalui forum ini, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengintegrasikan usulan Musrenbang dengan kebijakan strategis daerah secara komprehensif. RKPD 2027 pun ditargetkan tidak sekadar menjadi dokumen formal tahunan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, terarah, dan responsif terhadap tantangan daerah.
Dengan fondasi perencanaan yang matang dan realistis, Kabupaten Banjar berharap mampu menjaga kesinambungan pembangunan, meski di tengah dinamika fiskal yang semakin menantang.
