REDAKSI8.COM, BANJAR – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar menggelar Forum Koordinasi SKPD sebagai bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027, Jumat (27/2/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan kebutuhan lapangan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dari total 24 usulan yang masuk, 21 usulan dinyatakan dapat ditindaklanjuti, sementara tiga usulan lainnya belum dapat diakomodir karena keterbatasan kewenangan maupun kebutuhan penyesuaian regulasi.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, Agus Siswanto, mengungkapkan bahwa sebaran usulan menunjukkan kerawanan wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus. Kecamatan Kecamatan Aluh-Aluh tercatat sebagai penyumbang usulan terbanyak dengan 14 usulan, disusul Martapura dan Pengaron masing-masing tiga usulan, serta Kertak Hanyar satu usulan.
Menurut Agus, dominasi usulan dari Aluh-Aluh tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah yang didominasi sungai dan kawasan pesisir. Karakter wilayah tersebut meningkatkan potensi kebakaran permukiman, kecelakaan air, hingga musibah tenggelam. Di sisi lain, keterbatasan sarana prasarana pemadam serta kebutuhan pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) turut menjadi perhatian utama. “Ini menjadi perhatian serius kami agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat, tepat, dan efektif,” tegasnya.
Agus menekankan bahwa penyusunan Renja 2027 bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan amanat regulasi yang harus dijalankan secara terukur dan akuntabel. Sub-urusan kebakaran merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah, sehingga setiap program harus mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Salah satu indikator krusial adalah waktu tanggap maksimal 15 menit sejak laporan diterima, yang menuntut kesiapan personel, armada, serta sistem pendukung yang andal.
Forum koordinasi ini turut dihadiri perwakilan Bappedalitbang Kabupaten Banjar melalui Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK), yakni Kabid IK Herlina Maulidah dan Plt Kasubbid Kewilayahan Ikhwan Wahyudi Rahman. Kehadiran Bappedalitbang dinilai strategis untuk memastikan sinkronisasi usulan perangkat daerah dengan arah kebijakan dalam Rancangan Awal RKPD 2027 yang mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan ekonomi berbasis resiliensi bencana untuk pembangunan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Herlina Maulidah menegaskan pentingnya penyelarasan setiap usulan dengan prioritas daerah, khususnya penguatan infrastruktur pelayanan dasar pascabencana serta peningkatan ketangguhan menghadapi bencana hidrometeorologi. Ia juga mengingatkan agar setiap program dilengkapi indikator kinerja yang jelas dan terukur, sehingga kontribusinya terhadap target makro pembangunan daerah 2027 dapat dievaluasi secara objektif.
Memasuki 2027, DPKP Banjar tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga memperkuat mitigasi bencana berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah agenda prioritas disiapkan, antara lain digitalisasi sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan command center, perluasan pembentukan Redkar di desa-desa rawan, serta peremajaan armada yang sebagian telah berusia lebih dari 15 tahun.
Melalui forum koordinasi ini, diharapkan terbangun kesepakatan yang progresif dan solutif antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Dengan perencanaan yang matang dan kolaboratif, DPKP Banjar menargetkan perlindungan masyarakat yang lebih optimal, bukan hanya responsif saat bencana terjadi, tetapi juga kuat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan demi keselamatan warga Kabupaten Banjar yang berkelanjutan.
