REDAKSI8.COM, JAKARTA – Yassierli menyatakan segmen pekerja atau buruh menjadi kelompok terbesar dalam capaian program Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sepanjang tahun 2025. Capaian ini dinilai sebagai sinyal positif meningkatnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya kepemilikan rumah melalui skema pembiayaan terstruktur dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, berdasarkan capaian tahun 2025, segmen peserta terbesar berasal dari kalangan buruh,” ujar Yassierli saat menghadiri Rapat Komite terkait pelaksanaan program dan kegiatan BP Tapera Tahun 2026 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Meski mencatatkan progres signifikan, Yassierli menegaskan masih terdapat ruang optimalisasi, khususnya bagi pekerja yang belum memanfaatkan program tersebut. Ia mendorong perusahaan dan serikat pekerja untuk lebih aktif mensosialisasikan manfaat Tapera sebagai instrumen jangka panjang dalam pemenuhan kebutuhan papan.
Pemetaan Kebutuhan Hunian Pekerja
Menurut Yassierli, Kementerian Ketenagakerjaan siap memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera dalam memetakan kebutuhan hunian pekerja secara lebih komprehensif. Pemetaan tersebut meliputi besaran kebutuhan riil, penyusunan grand design program, penentuan lokasi prioritas, hingga preferensi hunian yang sesuai karakteristik pekerja di berbagai sektor industri.
Ia menjelaskan, kebutuhan hunian buruh di kawasan industri tentu berbeda dengan pekerja sektor informal atau pekerja migran yang kembali ke daerah asal. Karena itu, desain kebijakan perumahan harus berbasis data dan kondisi lapangan agar tepat sasaran.
Pada tahun sebelumnya, Kemnaker juga telah mendukung pelaksanaan sosialisasi BP Tapera di 10 titik strategis, terutama di wilayah dengan konsentrasi pekerja cukup besar. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme iuran, manfaat pembiayaan, hingga prosedur pengajuan rumah.
Yassierli menilai potensi pengembangan program Tapera masih sangat besar. Dengan jumlah angkatan kerja Indonesia yang terus bertambah setiap tahun, peluang perluasan kepesertaan juga semakin terbuka.
Karena itu, ia mendorong BP Tapera memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari pengembang perumahan, perbankan, pemerintah daerah, hingga kawasan industri. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi hunian layak dan terjangkau bagi pekerja.
“Harapan buruh terhadap program ini harus benar-benar terwujud. Jangan sampai mereka sudah menjadi peserta, tetapi kesulitan mengakses rumah yang sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Rapat komite tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi. Hadir pula jajaran pimpinan BP Tapera.
Kehadiran lintas kementerian dan lembaga tersebut mencerminkan bahwa program Tapera bukan hanya isu sektoral, melainkan bagian dari agenda strategis nasional dalam penyediaan perumahan rakyat. Dukungan fiskal, regulasi keuangan, serta kebijakan perumahan menjadi fondasi penting agar program berjalan efektif dan akuntabel.
Dengan capaian 2025 yang menunjukkan dominasi peserta dari kalangan buruh, pemerintah berharap tahun 2026 menjadi momentum percepatan realisasi hunian bagi pekerja. Optimalisasi kepesertaan, pemetaan kebutuhan berbasis data, serta penguatan kemitraan dinilai sebagai kunci agar program Tapera benar-benar menjadi solusi nyata bagi pekerja Indonesia untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
