REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mengencangkan mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Rapat Koordinasi Teknis Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPPED) digelar di Klinik Perencanaan Lantai 1 Bappedalitbang, Rabu (25/2/2026), sebagai upaya memastikan seluruh strategi percepatan ekonomi berjalan on track sejak awal tahun.
Rapat koordinasi ini difokuskan pada evaluasi sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang menjadi instrumen utama Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Forum ini sekaligus menjadi ruang konsolidasi lintas perangkat daerah agar kebijakan ekonomi tidak berjalan parsial, melainkan saling menguatkan.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bidang Ekonomi Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Gusti Rizki Azhari. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa percepatan ekonomi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang solid serta dukungan data yang akurat dan terbarui.
“Percepatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan orkestrasi lintas sektor dan kedisiplinan dalam penginputan data, agar seluruh indikator dapat dimonitor secara tepat dan real time,” tegasnya.
Rapat teknis ini dihadiri oleh operator dan perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) strategis, di antaranya BPKPAD Kabupaten Banjar, DKUMPP Kabupaten Banjar, Disbudporapar Kabupaten Banjar, Disnakertrans Kabupaten Banjar, DPMPTSP Kabupaten Banjar, Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar, serta Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjar. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan bahwa percepatan ekonomi memerlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir.
Agenda utama rapat adalah mengevaluasi hasil input data percepatan pertumbuhan ekonomi hingga Januari 2026 melalui sistem link kendali ekonomi. Secara umum, sejumlah indikator kunci seperti realisasi APBD, progres perizinan, serta pemanfaatan kawasan industri telah terisi dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa poin strategis yang memerlukan tindak lanjut dan penguatan koordinasi.
Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah terkait ketersediaan dan keterjangkauan energi untuk mendukung proyek infrastruktur pemerintah daerah, yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan PT PLN (Persero). Selain itu, dibahas pula rencana pembentukan Satgas Pencegahan Ekspor Impor, yang membutuhkan sinkronisasi kebijakan dengan Dinas Perdagangan Provinsi.
Tak kalah penting, forum ini juga mengulas usulan penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Prioritas Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada proyek-proyek konstruksi daerah. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
Bappedalitbang melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) menegaskan bahwa kelengkapan dan pembaruan data merupakan kunci utama keberhasilan monitoring sembilan langkah percepatan ekonomi tersebut. Seluruh SKPD penanggung jawab diminta segera melengkapi data realisasi dan mengunggah dokumen pendukung pada sistem kendaliekonomi.kemendagri.go.id sebelum tanggal 20 setiap bulannya.
Melalui penguatan monitoring berbasis data dan sinergi lintas sektor yang semakin solid, Pemerintah Kabupaten Banjar optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
