REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memantapkan langkah dalam menekan angka stunting melalui strategi terpadu, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar oleh Dinas Sosial P3A2PKB Kabupaten Banjar di Aula Baiman Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Rabu (25/2/2026).
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Banjar. Kehadiran lintas sektor tersebut menjadi bukti bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan orkestrasi kebijakan yang menyentuh aspek kesehatan, sosial, pendidikan, hingga ekonomi keluarga.
Kepala Dinas Sosial P3A2PKB Kabupaten Banjar, Hj. Erny Wahdini, menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah di bawah kepemimpinan Bupati Banjar. Menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada sisi hulu, yakni pola pikir dan perilaku masyarakat.
“Masalah mindset masih menjadi tantangan utama. Tingginya angka pernikahan usia anak berkontribusi langsung terhadap risiko stunting, baik dari sisi kesiapan fisik maupun psikologis ibu,” tegasnya.
Selain itu, Erny juga menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian ibu hamil dalam mengonsumsi pil tambah darah serta penerapan pola asuh yang tepat pada anak, meskipun dari sisi anggaran pemerintah daerah telah berupaya maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan pendampingan di tingkat keluarga harus diperkuat, seiring dengan intervensi fisik dan nonfisik yang telah berjalan.
Dalam forum tersebut, Pemkab Banjar juga mengungkapkan adanya anomali data pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar terus mengalami tren peningkatan, namun penurunan angka stunting belum menunjukkan progres yang signifikan. Fakta ini menjadi alarm penting bahwa peningkatan kualitas pembangunan secara makro belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perbaikan gizi dan kesehatan anak di tingkat rumah tangga.
Di tengah tantangan tersebut, terdapat capaian positif yang menjadi harapan baru. Desa Lok Gabang berhasil meraih status Zero Stunting melalui koordinasi yang solid antara aparat desa, TP PKK, dan Puskesmas setempat. Keberhasilan ini dicapai berkat pendataan yang presisi, pendampingan intensif kader, serta respons cepat terhadap kelompok sasaran berisiko. Desa Lok Gabang kini diproyeksikan sebagai role model bagi desa-desa lain dalam mengintegrasikan peran kader di lapangan secara efektif.
Dalam sesi teknis, Kasi Bina Ketahanan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sukini memaparkan rekapitulasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Pra Musrenbang Tematik Stunting dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Paparan tersebut menjadi dasar untuk menyelaraskan program prioritas kecamatan dengan arah kebijakan kabupaten.
Sementara itu, Azmiyanoor selaku Konsultan Individu Konvergensi Stunting memberikan pengarahan terkait pentingnya kelengkapan dan konsistensi data pada aplikasi Bina Bangda. Aplikasi ini menjadi instrumen monitoring nasional yang menentukan validitas intervensi stunting daerah serta kesesuaian dengan kebijakan pusat.
Rapat koordinasi TP3S ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dengan tenggat waktu yang ketat, antara lain Input Anggaran Tahun 2026 pada Aksi Bangda paling lambat 27 Februari 2026 dan Penyusunan Kamus Usulan Program ditargetkan rampung pada 2 Maret 2026.
Seluruh hasil kesepakatan tersebut akan dilaporkan kepada Ketua TP3S Kabupaten Banjar sebagai bahan utama pelaksanaan Pra Musrenbang Tematik Stunting tingkat kabupaten. Dengan langkah yang lebih kreatif, terukur, dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Banjar optimistis mampu mempercepat penurunan angka stunting dan mewujudkan generasi Banjar yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Banjar. Kehadiran lintas sektor tersebut menjadi bukti bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan orkestrasi kebijakan yang menyentuh aspek kesehatan, sosial, pendidikan, hingga ekonomi keluarga.
Kepala Dinas Sosial P3A2PKB Kabupaten Banjar, Hj. Erny Wahdini, menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah di bawah kepemimpinan Bupati Banjar. Menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada sisi hulu, yakni pola pikir dan perilaku masyarakat.
“Masalah mindset masih menjadi tantangan utama. Tingginya angka pernikahan usia anak berkontribusi langsung terhadap risiko stunting, baik dari sisi kesiapan fisik maupun psikologis ibu,” tegasnya.
Selain itu, Erny juga menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian ibu hamil dalam mengonsumsi pil tambah darah serta penerapan pola asuh yang tepat pada anak, meskipun dari sisi anggaran pemerintah daerah telah berupaya maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan pendampingan di tingkat keluarga harus diperkuat, seiring dengan intervensi fisik dan nonfisik yang telah berjalan.
Dalam forum tersebut, Pemkab Banjar juga mengungkapkan adanya anomali data pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar terus mengalami tren peningkatan, namun penurunan angka stunting belum menunjukkan progres yang signifikan. Fakta ini menjadi alarm penting bahwa peningkatan kualitas pembangunan secara makro belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perbaikan gizi dan kesehatan anak di tingkat rumah tangga.
Di tengah tantangan tersebut, terdapat capaian positif yang menjadi harapan baru. Desa Lok Gabang berhasil meraih status Zero Stunting melalui koordinasi yang solid antara aparat desa, TP PKK, dan Puskesmas setempat. Keberhasilan ini dicapai berkat pendataan yang presisi, pendampingan intensif kader, serta respons cepat terhadap kelompok sasaran berisiko. Desa Lok Gabang kini diproyeksikan sebagai role model bagi desa-desa lain dalam mengintegrasikan peran kader di lapangan secara efektif.
Dalam sesi teknis, Kasi Bina Ketahanan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sukini memaparkan rekapitulasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Pra Musrenbang Tematik Stunting dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Paparan tersebut menjadi dasar untuk menyelaraskan program prioritas kecamatan dengan arah kebijakan kabupaten.
Sementara itu, Azmiyanoor selaku Konsultan Individu Konvergensi Stunting memberikan pengarahan terkait pentingnya kelengkapan dan konsistensi data pada aplikasi Bina Bangda. Aplikasi ini menjadi instrumen monitoring nasional yang menentukan validitas intervensi stunting daerah serta kesesuaian dengan kebijakan pusat.
Rapat koordinasi TP3S ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dengan tenggat waktu yang ketat, antara lain Input Anggaran Tahun 2026 pada Aksi Bangda paling lambat 27 Februari 2026 dan Penyusunan Kamus Usulan Program ditargetkan rampung pada 2 Maret 2026.
Seluruh hasil kesepakatan tersebut akan dilaporkan kepada Ketua TP3S Kabupaten Banjar sebagai bahan utama pelaksanaan Pra Musrenbang Tematik Stunting tingkat kabupaten. Dengan langkah yang lebih kreatif, terukur, dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Banjar optimistis mampu mempercepat penurunan angka stunting dan mewujudkan generasi Banjar yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan.
