REDAKSI8.COM, BANJAR -;Sebagai bagian dari tahapan strategis dalam mematangkan dan menajamkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2027, Bappedalitbang Kabupaten Banjar turut ambil bagian dalam Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Senin (23/2/2026).
Kehadiran Bappedalitbang dalam forum tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mengawal sinkronisasi dan harmonisasi program serta kegiatan sektor pertanian agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027. Forum ini sekaligus menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai usulan yang telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.
Dalam kegiatan tersebut, Bappedalitbang diwakili oleh Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda) melalui Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Irma Vidya. Di hadapan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita, Irma menyampaikan sejumlah arahan penting terkait Rancangan Awal RKPD Tahun 2027.
Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait serta perwakilan kecamatan se-Kabupaten Banjar, yang sebelumnya telah mengusulkan program dan kegiatan di bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.
Dalam pemaparannya, Irma menjelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari rangkaian penyusunan RKPD 2027 yang mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Berbasis Resiliensi Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan.” Tema tersebut dinilai relevan dengan kondisi geografis Kabupaten Banjar yang memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi, sekaligus potensi besar di sektor pertanian.
Ia memaparkan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 mencakup sejumlah fokus utama, antara lain penguatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya, akselerasi produktivitas sektor unggulan daerah, penguatan infrastruktur pelayanan dasar pasca bencana, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan andal.
“Melalui RKPD 2027, kita ingin memastikan sektor pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi semata, tetapi juga memiliki daya tahan terhadap risiko bencana, khususnya bencana hidrometeorologi, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujar Irma.
Selain itu, Irma menekankan pentingnya integrasi data perencanaan dan sinkronisasi program lintas sektor agar setiap kegiatan yang direncanakan benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Ia juga mengingatkan agar usulan dari kecamatan dapat diselaraskan dengan prioritas daerah, sehingga alokasi anggaran yang ditetapkan nantinya efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam sesi pembahasan forum, berbagai program yang diusulkan oleh Dinas Pertanian dibedah dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah. Program-program tersebut meliputi peningkatan produktivitas komoditas unggulan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan pertanian berbasis kawasan, serta penyediaan dan peningkatan infrastruktur pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
Sektor pertanian dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap upaya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Oleh karena itu, perencanaan program pertanian dituntut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dan berorientasi pada dampak jangka panjang.
Melalui Forum Perangkat Daerah ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2027 dapat tersusun secara lebih tajam, terukur, dan selaras dengan indikator makro pembangunan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi yang terbangun antara Bappedalitbang, Dinas Pertanian, SKPD terkait, serta pemerintah kecamatan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sektor pertanian Kabupaten Banjar yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.
