REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bappedalitbang Kabupaten Banjar menggelar Rapat Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025, Kamis (19/2/2026), di Aula Barakat Lantai 2 Kantor Bupati Banjar, Martapura.
Rapat yang dihadiri seluruh SKPD dan perwakilan kecamatan se-Kabupaten Banjar ini menjadi momentum strategis untuk membedah capaian kinerja 2025 sekaligus memetakan arah kebijakan menuju perencanaan pembangunan 2027.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar, Nasrullah Shodiq, menyampaikan bahwa secara umum kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target optimal.
Dalam forum monitoring dan evaluasi (monev) tersebut terungkap, sebagian besar SKPD berhasil memenuhi target kinerja. Meski demikian, ada perangkat daerah yang realisasinya masih di bawah 80 persen.
Dinas Pertanian serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi dua instansi dengan capaian yang belum maksimal. Sementara Dinas Sosial, meskipun kinerja program dinilai tercapai, serapan anggarannya masih belum optimal.
Pada sektor pertanian, indikator yang belum terpenuhi berkaitan dengan peningkatan produksi hortikultura dan peternakan. Padahal, dua subsektor ini menjadi penopang penting ekonomi masyarakat Kabupaten Banjar, terutama di wilayah pedesaan.
Produksi yang belum sesuai target dinilai dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari cuaca ekstrem, dampak banjir, hingga kendala teknis di lapangan. Pemerintah daerah mendorong adanya intervensi lebih terarah pada 2027, seperti penguatan sarana produksi, pendampingan petani, serta strategi mitigasi bencana untuk menjaga stabilitas hasil panen.
Sementara itu, pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, capaian indikator terdampak meningkatnya jumlah kejadian kebakaran sepanjang 2025. Jika dibandingkan 2024, angka kejadian mengalami kenaikan, sehingga memengaruhi target penurunan insiden yang sebelumnya ditetapkan.
Catatan krusial lainnya adalah kenaikan angka kemiskinan. Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Banjar naik dari 2,36 persen menjadi 2,74 persen.
Kenaikan ini dikaitkan dengan banjir besar yang melanda pada awal 2025. Bencana tersebut mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian dan usaha kecil. Banyak warga mengalami penurunan pendapatan akibat lahan terdampak dan terbatasnya mobilitas kerja.
Survei sosial ekonomi yang dilakukan pada triwulan pertama 2025 juga berlangsung saat kondisi banjir masih terjadi, sehingga berpengaruh terhadap hasil pengukuran kesejahteraan masyarakat.
Kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis ketahanan bencana dan perlindungan sosial adaptif, agar dampak kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.
Hasil evaluasi ini selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan prioritas masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Dalam forum SKPD yang tengah berlangsung, seluruh usulan dibahas bersama untuk menentukan program yang benar-benar mendesak dan selaras dengan temuan monev 2025. Jika terdapat kesesuaian antara rendahnya capaian kinerja dengan aspirasi masyarakat, maka program tersebut akan menjadi prioritas dalam perencanaan 2027.
Sebaliknya, usulan yang dinilai belum mendesak atau urgensinya rendah dapat ditunda pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan efektivitas program.
Evaluasi pembangunan 2025 bukan sekadar laporan tahunan, melainkan instrumen refleksi kebijakan. Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan bahwa hasil monev ini akan menjadi pijakan utama dalam menyusun perencanaan 2027 yang lebih responsif, terukur, dan berdampak nyata.
Sorotan terhadap sektor pertanian, meningkatnya angka kemiskinan, serta tingginya kejadian kebakaran menjadi perhatian bersama. Hal ini diharapkan menjadi pembelajaran agar target pembangunan tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi ini menegaskan bahwa pembangunan daerah bukan semata soal angka capaian, melainkan kemampuan pemerintah membaca persoalan, menyelaraskan data dengan aspirasi publik, dan merumuskan solusi yang tepat sasaran menuju Kabupaten Banjar yang lebih tangguh di tahun-tahun mendatang.
