REDAKSI8.COM, BANJAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menggelar rapat gabungan bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar serta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Banjar, Lantai II, Martapura, Selasa (10/2/2026).
Rapat tersebut secara khusus membahas perkembangan pembangunan fisik tahun anggaran 2025–2026, dengan fokus pada dua proyek strategis daerah, yakni pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Gambut dan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cahaya Bumi Selamat (CBS) Martapura. Evaluasi dilakukan berdasarkan progres pekerjaan hingga Februari 2026.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora. Ia menegaskan bahwa RDP merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan serta penggunaan anggaran publik.
Menurut Irwan Bora, DPRD menaruh perhatian serius terhadap proyek RTH CBS yang menyedot anggaran lebih dari Rp 8 miliar. Ia menilai terdapat perbedaan antara laporan progres pekerjaan yang disampaikan secara administratif dengan kondisi faktual di lapangan.
“Secara laporan tertulis progresnya terlihat tinggi, tetapi ketika dilihat langsung di lapangan, kondisinya tidak sepenuhnya sejalan. Hal inilah yang menjadi dasar DPRD meminta penjelasan dalam RDP ini,” tegas Irwan Bora.
Selain kesesuaian progres, DPRD Kabupaten Banjar juga menyoroti keterlambatan penyelesaian proyek. Sejumlah pekerjaan, khususnya pada proyek RTH CBS, seharusnya telah rampung pada akhir Desember 2025. Namun hingga memasuki Februari 2026, pembangunan belum sepenuhnya selesai dan masih menyisakan pekerjaan.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan secara rinci dari pihak eksekutif dan pelaksana teknis, mengingat proyek tersebut dibiayai dari anggaran daerah dan menjadi fasilitas publik yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Dalam forum RDP, DPRD menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kepastian waktu penyelesaian proyek agar tidak menimbulkan kerugian daerah maupun menurunkan kepercayaan publik terhadap program pembangunan.
Sebagai bentuk pengawasan lanjutan, DPRD Kabupaten Banjar memastikan akan kembali menggelar RDP lanjutan dalam waktu dekat. Rapat tersebut akan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk instansi teknis dan pelaksana proyek, guna mengurai permasalahan secara terbuka serta mencari solusi yang konkret.
DPRD berharap melalui mekanisme pengawasan yang berkelanjutan, seluruh proyek pembangunan daerah dapat berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Banjar.
