REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan komitmen serius dalam melakukan efisiensi anggaran di segala lini.
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/02/2026).
Langkah efisiensi tersebut terlihat bahkan dari hal paling sederhana dalam teknis pelaksanaan rapat koordinasi.
Pemko Banjarbaru mulai menekan pengeluaran konsumsi demi memastikan anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami bersama jajaran memprioritaskan kepada kegiatan-kegiatan yang langsung (memberikan manfaat) kepada masyarakat, rapat aja kita sekarang sncak aja, kalau dulu makan (nasi kotakan), kita sekarang snack, jadi efisiensi segala lini kita coba upayakan demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita Banjarbaru,” katanya.
Penyusunan RKPD 2027 yang mengusung tema ‘Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi’ ini memfokuskan anggaran hasil efisiensi tersebut pada empat prioritas utama:
Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, Peningkatan produktivitas ekonomi sektor tersier., Pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan dan Penguatan reformasi birokrasi untuk kualitas pelayanan publik.
Efisiensi yang dilakukan bukan tanpa alasan. Berdasarkan data BPS, ekonomi Banjarbaru pada 2024 tumbuh sebesar 6,71 persen tertinggi di Kalimantan Selatan yang didominasi sektor transportasi dan konstruksi.
Selain itu, indeks kesejahteraan menunjukkan tren positif dengan angka kemiskinan tahun 2025 berada di level 3,44 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mencatatkan angka 82,2, yang merupakan posisi puncak di Kalimantan Selatan.
Melalui forum yang dihadiri akademisi dan pemangku kepentingan ini, Pemko Banjarbaru berharap masukan yang terjaring dapat menyempurnakan rancangan pembangunan agar masalah strategis, seperti mitigasi bencana dan konektivitas wilayah, dapat tertangani secara maksimal di tahun 2027.
