Pemkab Banjar Raih Penghargaan Kemenkum RI atas Dukungan Pos Bantuan Hukum Desa

REDAKSI8.COM, BANJAR – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional. Pemkab Banjar menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas dukungannya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Banjar.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, kepada Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, dalam sebuah seremoni di Gedung Idham Chalid, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat (30/1/2026) pagi.

Dalam kesempatan yang sama, penghargaan serupa juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih inklusif.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pembentukan Posbankum bukan sekadar pemenuhan aspek administratif atau kegiatan seremonial belaka. Lebih dari itu, Posbankum merupakan langkah strategis dalam reformasi politik hukum dan birokrasi, guna memastikan akses keadilan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

“Melalui Posbankum, masyarakat tidak hanya mendapatkan keadilan secara prosedural, tetapi keadilan yang benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Supratman.

Ia berharap Posbankum di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Banjar, mampu menjadi garda terdepan pelayanan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan Posbankum dinilai sangat penting untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan hukum yang sering ditemui, seperti masalah waris, sengketa keluarga, administrasi hukum, hingga perkara perdata lainnya.

Lebih lanjut, Menteri Hukum juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta organisasi bantuan hukum. Sinergi tersebut menjadi kunci agar Posbankum tidak hanya hadir secara fisik, tetapi benar-benar berfungsi optimal dan berkelanjutan.

“Posbankum adalah wajah negara dalam memberikan perlindungan hukum. Di sinilah keadilan hadir lebih dekat, lebih ramah, dan lebih manusiawi,” pungkasnya.

Penghargaan ini sekaligus mempertegas posisi Kabupaten Banjar sebagai salah satu daerah yang serius mendorong penguatan layanan hukum berbasis desa demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.