REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar resmi menurunkan status kebencanaan banjir ke fase Transisi Tanggap Darurat Menuju Pemulihan, seiring mulai surutnya debit air di sejumlah wilayah terdampak. Kebijakan ini menandai pergeseran fokus pemerintah daerah, dari penanganan darurat menuju upaya pemulihan sosial, kesehatan, dan infrastruktur masyarakat.
Keputusan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan banjir yang digelar di Aula Mini Barakat, Martapura, Sabtu (17/1/2026) pagi. Rakor dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar H. Yudi Andrea dan dihadiri pimpinan serta perwakilan SKPD lintas sektor, termasuk BPBD, DPMD, Dinsos P3AP2KB, Dinkes, Distan, DPKP, DKISP, BPKPAD, serta instansi terkait lainnya.
Sekda Banjar H. Yudi Andrea menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan dan laporan lapangan, kondisi banjir di Kabupaten Banjar secara umum menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, hingga pertengahan Januari 2026 masih terdapat delapan kecamatan yang terdampak dengan kategori genangan sedang hingga tinggi.
“Debit air di beberapa wilayah sudah mulai turun. Pengungsi juga berangsur kembali ke rumah masing-masing. Lokasi pengungsian yang difasilitasi pemerintah di Sungai Tabuk dan Aula Dinas Pendidikan sudah ditutup karena sudah tidak lagi dihuni,” ujar Yudi.
Seiring membaiknya kondisi tersebut, pemerintah daerah juga mulai menarik sejumlah dapur umum, khususnya di wilayah Sungai Tabuk. Namun demikian, Pemkab Banjar memastikan dukungan logistik tetap berjalan bagi desa-desa yang masih membuka dapur umum secara mandiri, agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa transisi.
Penetapan status Transisi Tanggap Darurat Menuju Pemulihan akan mulai berlaku pada Senin, 19 Januari 2026. Menurut Yudi, fase ini menjadi krusial karena berfokus pada pemulihan kehidupan masyarakat sekaligus antisipasi dampak lanjutan pascabanjir.
“Berkaca pada pengalaman banjir besar tahun 2021, masa transisi bisa berlangsung hingga tiga bulan dan masih memungkinkan diperpanjang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Selain pemulihan fisik dan sosial, Pemkab Banjar juga memberi perhatian serius pada potensi masalah kesehatan pascabanjir. Sekda Banjar mengimbau masyarakat untuk mewaspadai meningkatnya risiko penyakit, seperti diare, penyakit kulit, serta infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Jika warga mengalami gangguan kesehatan, kami minta segera melapor ke puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan terdekat agar dapat ditangani lebih cepat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha memaparkan kondisi terkini wilayah terdampak. Delapan kecamatan yang masih mengalami genangan kategori sedang hingga tinggi meliputi Martapura, Astambul, Martapura Timur, Martapura Barat, Sungai Tabuk, dan Cintapuri Darussalam.
Adapun wilayah dengan genangan kategori rendah berada di Kecamatan Gambut, khususnya Kelurahan Gambut, serta Kecamatan Kertak Hanyar, meliputi Desa Simpang Empat, Kelurahan Kertak Hanyar I, dan Kelurahan Kertak Hanyar II.
Dengan penurunan status kebencanaan ini, Pemkab Banjar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan masyarakat, memastikan bantuan tetap tepat sasaran, serta meminimalkan dampak lanjutan banjir terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi warga.
