REDAKSI8.COM, BANJAR – uBencana banjir di Kabupaten Banjar terus meluas dan berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Hingga awal Januari 2026, genangan air telah merendam sembilan kecamatan, mencakup 121 desa dan kelurahan, dengan total 43.469 kepala keluarga atau sekitar 122.353 jiwa terdampak.
Kondisi ini dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama, sehingga menyebabkan peningkatan debit air sungai dan meluap ke kawasan permukiman, lahan pertanian, hingga fasilitas umum. Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banjar memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir hingga 12 Januari 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, menjelaskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat merupakan langkah strategis agar penanganan bencana dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan genangan semakin meluas. Dengan kondisi ini, status tanggap darurat kami perpanjang hingga 12 Januari 2026 agar seluruh proses penanganan bisa berjalan optimal,” ujar Wasis saat konferensi pers di Aula Mini Barakat, Martapura, Selasa (6/1/2026) sore.
Dalam masa tanggap darurat ini, Pemkab Banjar mengoptimalkan pendistribusian bantuan logistik dan pangan, salah satunya melalui operasional dapur umum resmi yang dikelola bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar.
“Saat ini dapur umum telah beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk dan Martapura Barat untuk memenuhi kebutuhan makanan warga terdampak,” jelasnya.
Seiring meluasnya wilayah terdampak, Pemkab Banjar juga merencanakan penambahan dapur umum baru yang akan dipusatkan di Kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar. Dapur ini nantinya difokuskan untuk melayani Kecamatan Martapura dan wilayah sekitarnya.
Distribusi bantuan dilakukan melalui dua skema utama, yaitu:
Pembagian makanan siap saji ke titik-titik pengungsian dan wilayah terdampak langsung dan penyaluran bantuan logistik berupa paket sembako oleh BPBD kepada warga yang masih bertahan di rumah masing-masing.
“Seluruh penyaluran bantuan dilakukan secara rutin melalui kolaborasi Bupati Banjar H Saidi Mansyur, jajaran SOPD, relawan, serta berbagai elemen masyarakat,” tambah Wasis.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan banjir, di luar anggaran yang telah tersedia di masing-masing OPD.
“Pemda tidak kekurangan anggaran. Dengan status tanggap darurat ini, kami juga membuka akses bantuan dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Insya Allah anggaran penanganan ter-cover,” tegas Yudi.
Ia memastikan, pemerintah daerah terus melakukan evaluasi distribusi logistik agar bantuan tidak menumpuk di satu titik dan dapat tersalurkan secara adil dan merata ke seluruh wilayah terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Yudi Andrea juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan relawan, untuk terus bersinergi dan bergotong royong dalam penanganan bencana banjir.
“Peran media sangat penting untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sinergi semua pihak menjadi kunci agar penanganan banjir berjalan efektif,” ujarnya.
Pemkab Banjar menegaskan komitmennya untuk terus memperbarui data terdampak, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan maksimal selama masa tanggap darurat berlangsung.
Kondisi ini dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama, sehingga menyebabkan peningkatan debit air sungai dan meluap ke kawasan permukiman, lahan pertanian, hingga fasilitas umum. Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banjar memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir hingga 12 Januari 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, menjelaskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat merupakan langkah strategis agar penanganan bencana dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan genangan semakin meluas. Dengan kondisi ini, status tanggap darurat kami perpanjang hingga 12 Januari 2026 agar seluruh proses penanganan bisa berjalan optimal,” ujar Wasis saat konferensi pers di Aula Mini Barakat, Martapura, Selasa (6/1/2026) sore.
Dalam masa tanggap darurat ini, Pemkab Banjar mengoptimalkan pendistribusian bantuan logistik dan pangan, salah satunya melalui operasional dapur umum resmi yang dikelola bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar.
“Saat ini dapur umum telah beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk dan Martapura Barat untuk memenuhi kebutuhan makanan warga terdampak,” jelasnya.
Seiring meluasnya wilayah terdampak, Pemkab Banjar juga merencanakan penambahan dapur umum baru yang akan dipusatkan di Kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar. Dapur ini nantinya difokuskan untuk melayani Kecamatan Martapura dan wilayah sekitarnya.
Distribusi bantuan dilakukan melalui dua skema utama, yaitu:
Pembagian makanan siap saji ke titik-titik pengungsian dan wilayah terdampak langsung dan penyaluran bantuan logistik berupa paket sembako oleh BPBD kepada warga yang masih bertahan di rumah masing-masing.
“Seluruh penyaluran bantuan dilakukan secara rutin melalui kolaborasi Bupati Banjar H Saidi Mansyur, jajaran SOPD, relawan, serta berbagai elemen masyarakat,” tambah Wasis.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan banjir, di luar anggaran yang telah tersedia di masing-masing OPD.
“Pemda tidak kekurangan anggaran. Dengan status tanggap darurat ini, kami juga membuka akses bantuan dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Insya Allah anggaran penanganan ter-cover,” tegas Yudi.
Ia memastikan, pemerintah daerah terus melakukan evaluasi distribusi logistik agar bantuan tidak menumpuk di satu titik dan dapat tersalurkan secara adil dan merata ke seluruh wilayah terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Yudi Andrea juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan relawan, untuk terus bersinergi dan bergotong royong dalam penanganan bencana banjir.
“Peran media sangat penting untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sinergi semua pihak menjadi kunci agar penanganan banjir berjalan efektif,” ujarnya.
Pemkab Banjar menegaskan komitmennya untuk terus memperbarui data terdampak, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan maksimal selama masa tanggap darurat berlangsung.
