REDAKSI8.COM, BANJAR – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar berdampak serius terhadap dunia pendidikan. Sedikitnya 210 satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP terdampak genangan air, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka dan terpaksa dialihkan ke pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, menjelaskan bahwa genangan air tidak hanya terjadi di halaman sekolah, namun juga telah masuk hingga ke ruang-ruang kelas.
“Dari total 210 sekolah yang terdampak banjir, 41 sekolah mengalami genangan parah di halaman, sementara sisanya air sudah masuk ke dalam ruang kelas,” ujarnya.
Ia menyebutkan, meskipun tahun ajaran baru kembali dimulai sejak Senin lalu, kondisi bencana membuat pihaknya harus mengambil langkah cepat agar hak belajar peserta didik tetap terpenuhi.
“Untuk sekolah-sekolah yang terdampak banjir, kami sudah mengeluarkan surat edaran sesuai dengan edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa satuan pendidikan yang terdampak bencana dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh,” jelas Liana.
Menurutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan PJJ, baik saat pandemi COVID-19 maupun banjir pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kami sudah berpengalaman, sehingga insya Allah sekolah-sekolah bisa menyesuaikan dengan baik, baik dari sisi teknis maupun metode pembelajaran jarak jauh,” tambahnya.
Liana menegaskan bahwa dalam kondisi darurat seperti ini, capaian pembelajaran dan sistem evaluasi tidak harus mengikuti standar nasional secara penuh, namun dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.
“Yang jelas, capaian pembelajaran dan bentuk ujiannya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tidak harus 100 persen mengikuti standar nasional, yang penting proses belajar tetap berjalan,” katanya.
Terkait pascabanjir, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar akan melakukan pendataan ulang terhadap kerusakan yang terjadi di setiap sekolah terdampak.
“Setelah banjir surut, tentu kami akan mendata kembali infrastruktur, sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pendidikan melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami akan mengusulkan program revitalisasi sekolah dan bantuan prasarana lainnya agar proses pendidikan bisa kembali berjalan normal,” pungkas Liana.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, menjelaskan bahwa genangan air tidak hanya terjadi di halaman sekolah, namun juga telah masuk hingga ke ruang-ruang kelas.
“Dari total 210 sekolah yang terdampak banjir, 41 sekolah mengalami genangan parah di halaman, sementara sisanya air sudah masuk ke dalam ruang kelas,” ujarnya.
Ia menyebutkan, meskipun tahun ajaran baru kembali dimulai sejak Senin lalu, kondisi bencana membuat pihaknya harus mengambil langkah cepat agar hak belajar peserta didik tetap terpenuhi.
“Untuk sekolah-sekolah yang terdampak banjir, kami sudah mengeluarkan surat edaran sesuai dengan edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa satuan pendidikan yang terdampak bencana dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh,” jelas Liana.
Menurutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan PJJ, baik saat pandemi COVID-19 maupun banjir pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kami sudah berpengalaman, sehingga insya Allah sekolah-sekolah bisa menyesuaikan dengan baik, baik dari sisi teknis maupun metode pembelajaran jarak jauh,” tambahnya.
Liana menegaskan bahwa dalam kondisi darurat seperti ini, capaian pembelajaran dan sistem evaluasi tidak harus mengikuti standar nasional secara penuh, namun dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.
“Yang jelas, capaian pembelajaran dan bentuk ujiannya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tidak harus 100 persen mengikuti standar nasional, yang penting proses belajar tetap berjalan,” katanya.
Terkait pascabanjir, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar akan melakukan pendataan ulang terhadap kerusakan yang terjadi di setiap sekolah terdampak.
“Setelah banjir surut, tentu kami akan mendata kembali infrastruktur, sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pendidikan melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami akan mengusulkan program revitalisasi sekolah dan bantuan prasarana lainnya agar proses pendidikan bisa kembali berjalan normal,” pungkas Liana.
