Pemerintah Kabupaten Banjar Bahas Penanganan Bencana

REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Bencana dan Penanganan Banjir, Selasa (6/1/2026), bertempat di Aula Barakat Lantai II Kantor Bupati Banjar, Martapura. Rakor ini menjadi langkah evaluasi sekaligus penguatan strategi penanganan banjir yang telah memasuki pekan ketiga.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, didampingi Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar Erny Wahdini, S.Pd., M.Pd, serta Kalak BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugroho.

Turut hadir dalam rakor tersebut jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, Kepala Diskominfo Statistik Kabupaten Banjar HM Aidil Basith, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Sipliansyah Hartati, Kepala Dinas Pendidikan Liana Penny, para camat se-Kabupaten Banjar, serta perwakilan Dinas PUPRP, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Banjar.

Dalam sesi pemaparan, beberapa camat seperti Camat Martapura Fahrian Rahman menyoroti pentingnya bantuan yang tepat sasaran. Menurutnya, sebagian warga terdampak banjir tidak dapat memasak akibat kondisi rumah terendam, sehingga distribusi bantuan harus benar-benar merata dan sesuai kebutuhan lapangan.

Sementara itu, Camat Martapura Barat yang diwakili Imam menekankan perlunya distribusi air bersih serta pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga terdampak, mengingat banjir yang berkepanjangan berpotensi memicu gangguan kesehatan.

Camat Simpang Empat Jurji Zaidan mengusulkan agar penyaluran bantuan dipusatkan di tingkat kecamatan. Hal ini dinilai penting agar distribusi dari pemerintah daerah lebih merata serta memudahkan pendataan jumlah warga terdampak.

Adapun Plt Camat Cintapuri Darussalam Yuana Karta Abidin melaporkan bahwa wilayahnya terdampak cukup signifikan. Tercatat sebanyak 9 desa terendam banjir, dengan jumlah 1.680 kepala keluarga atau sekitar 5.068 jiwa terdampak.

Sekda Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea dalam arahannya menegaskan bahwa penanganan banjir harus berbasis satu data yang valid dan akurat. Ia meminta seluruh camat di wilayah terdampak untuk menghimpun data lapangan secara cermat dan faktual.

“Kita ingin data yang ada di lapangan ini benar-benar real. Data ini sangat penting untuk kebijakan ke depan, termasuk distribusi logistik. Kita masih menemukan masyarakat terdampak yang belum mendapatkan bantuan, dan ini yang harus kita perbaiki,” tegas Sekda.

Selain itu, ia juga menyoroti aspek kesehatan masyarakat. Memasuki minggu ketiga hingga keempat banjir, potensi munculnya penyakit seperti gangguan kulit, diare, dan penyakit lainnya semakin tinggi.

“Kami menekankan kepada Dinas Kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Alhamdulillah, posko dan puskesmas dalam kondisi aman sehingga bisa dimaksimalkan pelayanannya,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, Sekda juga menegaskan kebijakan distribusi logistik satu pintu melalui kecamatan. Pada tahap awal tanggap darurat, fokus utama adalah memastikan bantuan cepat sampai. Namun pada tahap lanjutan, mekanisme distribusi akan diperbaiki agar lebih terarah dan tepat sasaran.

“Ke depan, pendataan, pengusulan, hingga distribusi logistik dilakukan melalui camat. Satu pintu, supaya terkontrol, terarah, dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Terkait data terbaru, Sekda menyampaikan bahwa jumlah warga terdampak mengalami penurunan. Dari laporan sebelumnya sekitar 4 ribu jiwa, kini turun menjadi sekitar 3 ribu jiwa. Namun demikian, data tersebut masih akan diverifikasi kembali karena dinamika di lapangan masih memungkinkan adanya perubahan.

“Untuk data detail, nanti akan kami sampaikan kembali setelah pembaruan hari ini,” pungkasnya.

Rakor ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan banjir di Kabupaten Banjar, sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.