REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) termuda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mengajukan usulan agar pengelolaan jasa pandu yang melintasi semua jembatan di wilayah Samarinda, khususnya jembatan Mahakam, berada di bawah kewenangan pemerintah kota.
Menurut Afif, langkah itu dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
“Sekarang ini, hanya satu jembatan Mahakam yang dikelola oleh daerah, yakni Samarinda. Masih ada dua jembatan lainnya, yaitu Mahulu dan Mahkota II yang perlu dikelola dengan cara yang sama,” ujar Afif dalam konferensi pers Jumat, (25/10).
Afif menekankan pentingnya pengalihan pengelolaan dan pendapatan dari jembatan-jembatan tersebut agar langsung dikelola oleh Pemkot Samarinda.
Hal ini, menurutnya, akan memperkuat fiskal daerah dan memberikan dampak positif bagi keuangan kota.
“Saat ini, kita baru memiliki satu jembatan yang menyumbang PAD, yaitu Jembatan Mahakam. Saya berharap agar setidaknya satu jembatan lagi bisa memberikan PAD langsung ke kota, bukan ke pusat,” tambahnya.
Afif menjelaskan bahwa usaha jasa pandu untuk ponton batu bara yang melintasi bawah jembatan saat ini dikelola oleh Pelindo. Uang yang dihasilkan dari jasa pandu ini cukup besar.
Jika semua pengelolaan diserahkan kepada Pemkot Samarinda, maka potensi PAD yang dihasilkan akan signifikan.
“Pendapatan dari jasa pandu yang masuk ke kas kota tentu akan sangat positif, dibandingkan jika masuk ke pusat. Jumlah uang yang langsung masuk ke kas kota bisa digunakan untuk membangun kota, memperbaiki fasilitas umum, menambah infrastruktur baru, serta meningkatkan layanan publik,” jelasnya.
Afif menegaskan bahwa PAD yang besar dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemkot Samarinda memiliki kesempatan besar untuk lebih mandiri dan memperkuat fiskalnya jika sumber-sumber PAD bertambah,” ungkapnya.
“Saya akan terus berjuang untuk ini demi warga Samarinda,” pungkas Afif dengan semangat.
